DPRD Seluma Sebut Pilkades Serentak 60 Desa Menuai Banyak Masalah

RealitaBengkulu.co.id, SELUMA – Rapat dengar pendapat (Hearing)  panitia Pemungutan suara Pilkdes desa Pandan kecamatan Seluma Utara yang mempertemukan pihak eksekutif dan legislatif di ruang DPRD Seluma beberapa waktu lalu berlangsung panas.
Dalam rapat diwarnai dengan perdebatan antara asisten 1 Mirin Ajib, SH, MH, dengan ketua DPRD Seluma Husni Thamrin SH, MH, diakhiri dengan aksi pukul meja oleh ketua DPRD, sehingga eksekutif memilih walk out dan meninggalkan rapat.”Tahapannya kan belum sudah. Dalam hearing ini, kami dari pihak eksekutif tak diberi kebijakan,” kata Mirin Ajib, saat dikonfirmasi sembari meninggalkan ruang rapat tersebut.
Sementara itu, dalam hearing tersebut, ketua DPRD Seluma Husni Thamrin, menilai, penyelenggaraan pilkades serentak di 60 desa masih menuai banyak persoalan. “Terdapat banyak kekurangan disana-sini oleh pemkab. Baik regulasi maupun standarisasi, regulasi belum memenuhi. Dari segi pelaksanaan, sosialisasi, tahapan panitia , maupun bimtek terhadap panitia pelaksana, ” ujarnya.
Hearing antara pihak eksekutif yang dipimpin ketua DPRD Husni Thamrin, SH, MH, waka II Okti Fitriani, S.Pd, MM,  dihadiri asisten 1 Mirin Ajib, pihak Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), Camat Seluma Utara dan pihak terkait lainnya, merupakan hearing ke dua tanpa hasil.”Ternyata dari surat suara di desa  Pandan, berpotensi tidak berikan keadilan bagi semua calon Kades. Terutama calon nomor 1,2 dan 3. Perbup 37 tahun 2017, juga tak mengatur tata cara pelipatan suara,” Kata Husni.
Dalam hearing kemarin, pihak legislatif dituding eksekutif  lebih menyalahkan Dinas PMD selaku penyelenggara, sehingga terjadi perdebatan.”Saya nyatakan secara pribadi dan teman-teman di DPR, bahwa kebijakan yang diambil atas kasus Pilkades Pandan oleh dinas PMD tidak adil. Ini kesalahan penyelenggara. Dibeberapa desa seperti laporan yang masuk kepada kami, terjadi desa  Maras Bantan, Muaro Timput, Maras Tengah, Paluah Terap,Kota Agung, Talang Sali dan lain lain, pencoblosan surat suara yang menembus kop tanpa menggangu foto calon lain dinyatakan syah” jelas Husni.
Selaku penyelenggara, dinas PMD sudah menentukan kebijakan ganda dalam pelaksanaan Pilkada serentak di 60 desa.”Ini memicu gugatan desa lain. Bukan kita mau hakimi panitia, tapi supaya demokrasi berjalan, terpilih kades yang benar benar jujur dan adil” ujar Husni.
Terpisah, salah seorang calon kades Desa Pandan Kecamatan Seluma Utara, yang mendapatkan suara terbanyak ke dua mengaku, jika persoalan polemik surat suara tersebut berlarut-larut, ia bersama calon lain akan membawa kasus tersebut ke Perdata.[AN/E01]

Comments are closed.