Temuan KPK Soal Perizinan Membuat Pemkab Seluma Lakukan Hal Ini

RealitaBengkulu.co.id, SELUMA – Menindaklanjuti temuan dan hasil dari koordinasi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), membuat Pemkab Seluma langsung mengumpulkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu lalu.
Hasil pertemuan tersebut menindaklanjuti kick off meeting dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai perizinan satu pintu. Salah satu hasilnya, penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan, yang selama ini berbelit.
“Seharusnya sudah mulai berjalan tahun lalu. Itu saat ini menjadi prioritas. Ditahun ini perencanaan akan lebih dimatangkan terkait perizinan terpadu menjadi prioritas. Tahun 2018 mudah-mudahan akan kita bangun gedung kantor Perizinan di lokasi yang baru” kata Bupati Seluma H. Bundra Jaya, SH, MH.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) Seluma Drs Mahwan Jayadi,menyampaikan, sesuai dengan intruksi Presiden, untuk mempercepat proses perizinan, setiap OPD diminta menempatkan 1 perwakilan yang bisa mengambil keputusan.”Nanti setiap OPD harus menempatkan 1 PNS tenaga ahli di kantor perizinan” kata Mahwan.
Selain perlunya dasar hukum ataupun kekuatan hukunya, juga harus dikuatkan dengan peraturan bupati tentang penyempurnaan SOP seluruh perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal.”Setelah Perbup terbit,nantinya akan dibentuk tim teknis lintas OPD yang bertugas memberikan rekomendasi sebelum izin dikeluarkan” sampainya.[AN/E01]

Comments are closed.