Lapor harta SPT Tahunan 2026 menjadi kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh setiap wajib pajak di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa seluruh harta yang dimiliki per 31 Desember 2025 wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2025 yang disampaikan pada 2026. Kelalaian dalam pelaporan bisa berujung pada sanksi administratif hingga pidana pajak.
Faktanya, banyak wajib pajak yang masih bingung soal harta apa saja yang harus dilaporkan, bagaimana cara mengisinya di e-Filing, dan apa konsekuensi jika ada harta yang terlewat. Ternyata, kesalahan pelaporan harta merupakan salah satu pemicu utama surat himbauan dan pemeriksaan pajak. Artikel ini membahas panduan lengkap terbaru 2026 agar pelaporan berjalan lancar tanpa risiko sanksi.
Apa Itu Harta dalam SPT Tahunan dan Mengapa Wajib Dilaporkan?
Harta dalam konteks SPT Tahunan adalah seluruh aset yang dimiliki atau dikuasai oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak. Pelaporan ini tercantum dalam Lampiran IV SPT 1770 atau bagian Harta pada formulir 1770S dan 1770SS.
DJP menggunakan data harta untuk melakukan cross-check terhadap penghasilan yang dilaporkan. Jika nilai harta meningkat signifikan namun penghasilan yang dilaporkan tidak sebanding, hal ini bisa memicu pemeriksaan pajak.
Nah, berikut jenis-jenis harta yang wajib dilaporkan per update 2026:
- Kas dan setara kas — tabungan, deposito, giro, uang tunai, dan saldo e-wallet
- Piutang — pinjaman yang diberikan kepada pihak lain
- Investasi — saham, reksa dana, obligasi, SBN, dan kripto
- Kendaraan bermotor — mobil, motor, dan kendaraan lainnya
- Harta bergerak lainnya — perhiasan, logam mulia, barang koleksi, dan peralatan elektronik bernilai tinggi
- Harta tidak bergerak — tanah, rumah, apartemen, ruko, dan bangunan lainnya
- Harta tidak berwujud — hak paten, royalti, dan hak cipta
Selain itu, harta yang berada di luar negeri juga wajib dicantumkan. Kebijakan pertukaran data keuangan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) membuat DJP memiliki akses terhadap data rekening keuangan di lebih dari 100 yurisdiksi.
Cara Lapor Harta di SPT Tahunan 2026 via e-Filing
Pelaporan SPT Tahunan kini semakin mudah melalui layanan e-Filing DJP Online di situs pajak.go.id. Namun, perlu diperhatikan bahwa per 2026 DJP juga telah mengembangkan Coretax System yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan.
Berikut langkah-langkah lapor harta SPT Tahunan secara lengkap:
- Login ke DJP Online — Akses situs pajak.go.id, masukkan NPWP atau NIK, kata sandi, dan kode keamanan
- Pilih menu e-Filing — Klik “Lapor” lalu pilih “e-Filing” dan buat SPT baru
- Jawab pertanyaan awal — Sistem akan menentukan formulir yang sesuai (1770, 1770S, atau 1770SS)
- Masuk ke bagian Harta — Pada bagian daftar harta, klik “Tambah” untuk memasukkan harta satu per satu
- Isi detail harta — Pilih kode jenis harta, masukkan nama harta, tahun perolehan, nilai perolehan, dan keterangan
- Review dan pastikan lengkap — Periksa seluruh daftar harta sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya
- Submit SPT — Setelah semua data terisi, ambil kode verifikasi dan kirim SPT
Jadi, pastikan seluruh data harta sudah disiapkan sebelum mulai mengisi SPT agar prosesnya lebih cepat dan minim kesalahan.
Kode Harta Pajak Terbaru 2026 yang Wajib Diketahui
Setiap jenis harta memiliki kode klasifikasi tersendiri yang harus dipilih saat pengisian SPT. Berikut tabel kode harta yang paling umum digunakan berdasarkan ketentuan terbaru 2026:
| Kode Harta | Jenis Harta | Contoh |
|---|---|---|
| 011 | Uang Tunai | Uang cash di rumah |
| 012 | Tabungan | Rekening bank, saldo e-wallet |
| 013 | Deposito | Deposito berjangka |
| 031 | Saham | Saham yang diperdagangkan di BEI |
| 039 | Investasi Lainnya | Kripto, P2P lending, reksa dana |
| 041 | Tanah dan Bangunan (Tempat Tinggal) | Rumah, apartemen pribadi |
| 042 | Tanah dan Bangunan (Usaha) | Ruko, gudang, kantor |
| 051 | Kendaraan Bermotor Roda 4 | Mobil pribadi |
| 054 | Kendaraan Bermotor Roda 2 | Sepeda motor |
| 061 | Logam Mulia | Emas batangan, perhiasan emas |
Pastikan memilih kode harta yang tepat agar data tercatat dengan benar di sistem DJP. Kesalahan kode bisa menyebabkan ketidaksesuaian data saat proses verifikasi.
Sanksi Pajak jika Tidak Lapor Harta di SPT Tahunan 2026
Banyak yang meremehkan kewajiban pelaporan harta. Namun, konsekuensinya cukup berat. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan ketentuan yang berlaku per 2026, berikut risiko yang mengancam:
Sanksi Administratif
- Denda keterlambatan SPT — Rp100.000 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang terlambat dilaporkan
- Sanksi bunga — Tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan dikalikan jumlah pajak kurang bayar akibat harta yang tidak dilaporkan
- Kenaikan 200% — Berlaku jika ditemukan harta yang tidak dilaporkan melalui pemeriksaan dan terbukti ada penghasilan yang disembunyikan
Sanksi Pidana Pajak
Dalam kasus yang lebih serius, wajib pajak bisa dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun serta denda minimal 2 kali dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang. Sanksi ini berlaku jika terbukti ada unsur kesengajaan untuk menghindari pajak.
Bahkan, dengan berlakunya sistem Coretax dan integrasi data perbankan, DJP semakin mudah mendeteksi ketidaksesuaian antara harta yang dilaporkan dengan data keuangan yang sebenarnya.
Tips Agar Lapor Harta SPT Tahunan 2026 Bebas Masalah
Agar pelaporan berjalan lancar dan terhindar dari sanksi pajak, berikut beberapa tips praktis yang bisa diterapkan:
- Catat semua harta sejak awal tahun — Buat daftar inventaris harta pribadi dan update setiap kali ada penambahan atau pengurangan aset
- Siapkan dokumen pendukung — Kumpulkan bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah, BPKB, rekening koran, dan portofolio investasi
- Gunakan nilai perolehan — Harta dilaporkan berdasarkan harga beli atau nilai perolehan, bukan harga pasar saat ini
- Jangan lupa harta kecil — Saldo e-wallet seperti GoPay, OVO, dan DANA juga termasuk harta yang wajib dilaporkan jika nilainya signifikan
- Laporkan harta pasangan — Jika memilih untuk melaporkan pajak secara gabungan, harta suami dan istri harus digabung dalam satu SPT
- Konsultasi dengan konsultan pajak — Jika memiliki harta dalam jumlah besar atau kompleks, bantuan profesional sangat disarankan
Selain itu, perhatikan juga bahwa harta warisan yang sudah dilaporkan dalam SPT pewaris tidak perlu dilaporkan ulang sebagai penghasilan, tetapi tetap wajib masuk dalam daftar harta SPT penerima warisan.
Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan 2026
Jangan sampai melewatkan deadline pelaporan. Berikut tenggat waktu penting yang harus diingat per 2026:
| Jenis SPT | Batas Waktu | Keterangan |
|---|---|---|
| SPT Tahunan Orang Pribadi | 31 Maret 2026 | 3 bulan setelah akhir tahun pajak |
| SPT Tahunan Badan | 30 April 2026 | 4 bulan setelah akhir tahun pajak |
| Denda Terlambat | Rp100.000 | Langsung dikenakan jika lewat batas waktu |
Sebaiknya lapor jauh sebelum tenggat waktu untuk menghindari kepadatan server dan potensi kendala teknis di akhir periode pelaporan.
Kesimpulan
Lapor harta di SPT Tahunan 2026 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan langkah penting untuk melindungi diri dari sanksi pajak yang merugikan. Dengan memahami jenis harta yang wajib dilaporkan, menggunakan kode harta yang benar, dan memanfaatkan layanan e-Filing DJP Online, proses pelaporan bisa dilakukan dengan mudah dan tepat waktu.
Segera siapkan dokumen pendukung dan lengkapi daftar harta sebelum batas waktu 31 Maret 2026. Jangan menunggu hingga detik terakhir. Lebih baik lapor lebih awal daripada menanggung risiko denda dan pemeriksaan pajak. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi DJP di pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200.
