Batam – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan peran krusial kepala daerah dalam keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Menurutnya, bupati, wali kota, hingga gubernur memegang kendali utama dalam menjangkau dan menetapkan siswa yang berhak mendapatkan pendidikan gratis tersebut.
Peran Kepala Daerah dalam Penentuan Siswa
Penegasan ini disampaikan Gus Ipul, sapaan akrabnya, saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang diselenggarakan di Batam, Selasa (20/1/2026). Tema yang diangkat dalam dialog tersebut adalah ‘Arah Kebijakan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Daerah’.
“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum. Pemerintah secara proaktif menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin, yang teridentifikasi dalam kelompok Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses penjangkauan ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dinas sosial daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Setelah asesmen lapangan dilakukan, data calon siswa akan diserahkan kepada kepala daerah untuk proses verifikasi sebelum diajukan ke Kementerian Sosial.
Proses Verifikasi dan Penetapan Siswa
“Setelah tiga-tiganya setuju, hasil asesmen dinaikkan ke bupati. Setelah bupati tanda tangan baru disampaikan ke saya, akan kita pastikan sekali lagi. Kalau sudah benar semua datanya, saya tanda tangan. Resmilah dia jadi siswa Sekolah Rakyat,” papar Gus Ipul menjelaskan alur penetapan siswa.
Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain pendidikan gratis berkualitas, para siswa juga akan menerima berbagai fasilitas pendukung, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lebih lanjut, orang tua siswa juga akan dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi dan diarahkan untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Tujuannya agar dampak sosial dari program ini dapat dirasakan secara menyeluruh oleh keluarga.
Pesan untuk Kepala Daerah
Oleh karena itu, Gus Ipul mengingatkan para kepala daerah untuk melaksanakan proses penetapan siswa dengan mengedepankan kejujuran dan profesionalisme, serta bebas dari intervensi kepentingan tertentu.
“Jadi jangan ada serobotan-serobotan, jangan ada titip-titipan, jangan ada sogok-menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada permainan-permainan untuk memaksakan keluarga tertentu bisa sekolah di sekolah ini,” tegasnya.
“Mari saya mengajak dengan segala hormat pada seluruh bupati untuk bersama-sama kita tindak lanjuti di lapangan,” imbuhnya.
Data Sekolah Rakyat Rintisan
Hingga akhir tahun 2025, tercatat sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi. Total siswa yang terdaftar mencapai 15.945 orang, didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Seiring dengan perkembangan program rintisan, pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga telah dimulai di 104 titik di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini merupakan upaya nyata untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
