Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat, menekankan urgensi peningkatan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi krisis iklim yang semakin nyata. Ia mengingatkan bahwa pengalaman menghadapi berbagai bencana alam di masa lalu seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk penanganan yang lebih baik di masa depan.
Krisis Iklim Menjadi Ancaman Nyata
“Saat ini, kita bukan lagi berhadapan dengan dampak perubahan iklim, tetapi sudah merupakan krisis iklim. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus menjadi antisipasi ke depan,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (21/1/2026). Pernyataan ini disampaikan saat ia membuka diskusi daring bertema Mitigasi Dampak Cuaca Ekstrem di Awal Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, antara lain Plt. Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo, Direktur Meteorologi Penerbangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Achadi Subarkah Raharjo, serta Dosen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Andung Bayu Sekaranom. Forum ini juga dihadiri Direktur Yayasan Skala Indonesia Trimalaningrum sebagai penanggap.
Data Prediksi Bencana Belum Dioptimalkan
Lestari menyoroti bahwa berbagai ancaman bencana yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah dapat diprediksi oleh para pakar dan lembaga terkait. Namun, data prediksi tersebut kerap kali belum menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk diolah menjadi langkah pencegahan bencana yang efektif.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini mendorong agar prediksi BMKG yang dirilis secara berkala dapat menjadi pijakan awal untuk mengantisipasi bencana dan meminimalkan dampak kerusakannya. Ia menekankan pentingnya sosialisasi mitigasi bencana di wilayah rawan, bantuan tanggap darurat, penyelamatan, hingga pemulihan pascabencana sebagai bagian dari upaya perlindungan warga negara.
BNPB Catat 140 Bencana Hidrometeorologi di Awal 2026
Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, melaporkan bahwa hingga awal tahun 2026, Indonesia telah mencatat 140 bencana alam, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Ancaman bencana ini dirasakan di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
Pangarso mengingatkan pentingnya para pemangku kepentingan untuk mencermati pola perubahan iklim dalam sepuluh tahun mendatang guna mengambil langkah antisipasi yang tepat. BNPB, lanjutnya, terus berupaya membangun kepedulian masyarakat terhadap ancaman bencana melalui program Desa Tangguh Bencana. Saat ini, tercatat sudah ada 6.150 Desa Tangguh Bencana yang tersebar di 20 provinsi.
BMKG: Bencana Hidrometeorologi Meningkat Akibat Cuaca Ekstrem
Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG, Achadi Subarkah Raharjo, menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi dipicu oleh cuaca ekstrem. Ia mengungkapkan bahwa dalam 16 tahun terakhir, bencana hidrometeorologi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang diperkirakan akan berlanjut di masa mendatang.
Achadi berpendapat bahwa potensi bencana di Indonesia memiliki pola yang seharusnya dapat diantisipasi. Faktor pemicu cuaca ekstrem meliputi monsun dan fenomena La Nina. Sementara itu, Dosen Geografi Lingkungan UGM, Andung Bayu Sekaranom, menambahkan bahwa cuaca ekstrem merupakan bagian dari proses meteorologi yang sulit diprediksi secara pasti. Oleh karena itu, mitigasi lebih difokuskan pada pengelolaan hidrologi, termasuk pengendalian aliran air.
Tantangan dalam Implementasi Mitigasi Bencana
Direktur Yayasan Skala Indonesia, Trimalaningrum, berpendapat bahwa cuaca ekstrem menjadi bencana ketika masyarakat tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menghadapi, merespons, dan pulih. Ia mengakui penguatan sistem peringatan dini oleh BMKG, namun masih terdapat tantangan dalam pemahaman, distribusi, dan respons masyarakat terhadap informasi tersebut.
Trimalaningrum juga menyoroti tantangan dalam implementasi program kesiapsiagaan bencana di daerah. “Saya prihatin bila mendengar anggaran kesiapsiagaan BNPB itu nol. Karena membangun kesiapsiagaan bencana itu penting,” tegasnya, menekankan krusialnya alokasi anggaran untuk kesiapsiagaan bencana.
