Realita Bengkulu – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan kepada masyarakat agar tidak menimbun bahan bakar minyak menjelang 1 April 2026. Imbauan ini keluar sebagai respons terhadap kepastian pemerintah yang menyatakan tidak ada rencana menaikkan harga BBM 2026 pada awal April mendatang.
Dasco menyampaikan pernyataan tersebut di kompleks DPR Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026. Politikus Partai Gerindra ini merespons fenomena antrean panjang yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah akibat isu kenaikan harga.
“Belum ada rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi. Masyarakat tak perlu panik, tak perlu mengantre, apalagi menimbun,” tegas Dasco dalam keterangannya.
Pemerintah Jamin Harga BBM 2026 Tetap Stabil
Lembaga legislatif telah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah terkait kebijakan harga BBM di tengah kondisi global yang tidak menentu. Menurut Dasco, Presiden Prabowo Subianto akan terus memantau dan menjaga kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak dengan tidak menaikkan harganya.
Namun, ketika wartawan menanyakan hingga kapan harga BBM akan bertahan tanpa penyesuaian, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengaku belum mendapat kepastian. “Kalau seseorang bertanya sampai berapa lama, saya belum tahu. Mungkin pemerintah yang tahu,” ujarnya.
Selain itu, Dasco menegaskan tidak ada rencana pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan pembelian BBM. Baik Pertalite maupun Pertamax tetap bisa masyarakat beli tanpa batasan kuota tertentu.
Stok BBM Indonesia Masih Mencukupi Kebutuhan
Dasco meyakinkan bahwa cadangan minyak yang negara miliki saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. “Stok kita masih cukup,” tegasnya singkat.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik yang sempat beredar terkait kemungkinan kelangkaan BBM. Dengan stok yang memadai, pemerintah memastikan distribusi bahan bakar akan berjalan lancar tanpa gangguan berarti.
Menariknya, kepanikan masyarakat yang memicu antrean panjang di SPBU justru berpotensi menciptakan kelangkaan artifisial. Aksi penimbunan yang dilakukan sebagian masyarakat bisa mengganggu distribusi normal dan merugikan konsumen lain yang benar-benar membutuhkan.
Mensesneg Bantah Isu Kenaikan di Tengah Gejolak Global
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut membantah kabar kenaikan harga BBM yang beredar luas di masyarakat. Isu ini muncul di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
“Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi,” kata Prasetyo dalam keterangan resminya pada Selasa, 31 Maret 2026.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina telah berkoordinasi secara intensif mengenai isu sensitif ini. Keputusan mempertahankan harga BBM merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Prioritaskan Kepentingan Rakyat
Prasetyo, yang juga merupakan politikus Partai Gerindra, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Kebijakan mempertahankan harga BBM 2026 mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat.
“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan,” ucap Prasetyo menegaskan.
Oleh karena itu, pemerintah berharap pernyataan resmi ini bisa mengklarifikasi berbagai isu yang beredar di masyarakat. Informasi yang simpang siur justru berpotensi menciptakan kepanikan yang tidak perlu.
Imbauan kepada Masyarakat: Tetap Tenang dan Rasional
Pemerintah melalui Mensesneg menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh masyarakat Indonesia. “Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian,” ujar Prasetyo.
Jaminan ketersediaan dan stabilitas harga ini seharusnya menjadi pegangan bagi masyarakat untuk tidak terpancing isu yang belum tentu kebenarannya. Sikap tenang dan rasional akan membantu menjaga stabilitas pasokan BBM di seluruh wilayah Indonesia.
Aksi penimbunan BBM, selain melanggar etika sosial, juga bisa pemerintah kenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat sebaiknya membeli BBM sesuai kebutuhan normal untuk mendukung distribusi yang merata.
Konteks Global dan Strategi Ketahanan Energi
Gejolak harga minyak dunia memang tengah berlangsung akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Berbagai negara mengalami tekanan untuk menyesuaikan harga BBM domestik mengikuti tren kenaikan harga minyak mentah global.
Namun, pemerintah Indonesia memilih jalan berbeda dengan mempertahankan harga BBM sebagai bentuk perlindungan kepada rakyat. Keputusan ini tentu memerlukan perhitungan matang terkait subsidi dan cadangan anggaran negara.
Koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga, termasuk DPR, Kementerian ESDM, dan Pertamina, menjadi kunci keberhasilan strategi ketahanan energi nasional. Sinergi ini memastikan kebijakan yang pemerintah ambil telah mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan sosial.
Dengan stok yang mencukupi dan komitmen pemerintah yang kuat, masyarakat Indonesia bisa bernafas lega. Harga BBM 2026 akan tetap stabil setidaknya untuk periode mendatang, meski pemerintah belum memberikan kepastian durasi tepatnya.
Imbauan DPR dan pemerintah ini perlu masyarakat sikapi dengan bijak. Kepanikan dan penimbunan hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Percaya pada jaminan pemerintah dan bertindak rasional adalah respons terbaik di tengah situasi ini.
