Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah wakil menteri terkait rencana pembelian energi dari Amerika Serikat (AS). KPK menilai terdapat peluang korupsi yang cukup tinggi dalam proses pembelian tersebut.
Potensi Korupsi dalam Impor Energi
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa potensi terjadinya korupsi dalam impor energi memang cukup tinggi. “Ya tentu kalau kita bicara resiko terjadinya korupsi, bisa jadi ini memang punya potensi resiko terjadinya korupsi yang cukup tinggi,” terang Budi kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Diskusi ini merupakan upaya mitigasi atau pencegahan dini sebelum proses pembelian energi benar-benar dilakukan. KPK dan pemerintah akan melakukan asesmen untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Kita melakukan langkah mitigasi di awal, melakukan pencegahan supaya tindak pidana korupsi ini tidak perlu terjadi. Kita cegah di awal, sehingga kita melakukan assessment terhadap resiko-resiko yang berpotensi muncul dalam proses-proses importasi energi ini,” ungkap Budi.
Risk Assessment Pembelian Energi dan Pesawat
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai diskusi membenarkan bahwa fokus pembahasan adalah risk assessment atau penilaian risiko.
“Pertama, terkait dengan rencana pembelian energi dari Amerika. Kami sedang mempersiapkan perpres dan perpres sudah dievaluasi oleh KPK terkait dengan risk assessment-nya. Jadi masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi perpres yang sedang dibuat karena kami akan membuat dua perpres,” kata Airlangga di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1).
Selain pembelian energi, pembahasan juga mencakup rencana pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia. Airlangga menekankan bahwa penilaian risiko yang dibahas lebih spesifik pada pencegahan korupsi dalam mekanisme proses pembelian energi.
“Ya risikonya mengenai mekanismenya saja,” sebut Airlangga.
Kasus Pajak Tidak Dibahas
Airlangga juga memastikan bahwa kasus suap pajak di lingkungan Kementerian Keuangan yang tengah diusut KPK tidak dibahas dalam pertemuan tersebut.
“Pajak tidak kita bahas ya tadi ya. Silakan sedang berproses,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga didampingi Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.
