Realita Bengkulu – Sejumlah negara mengalami lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) signifikan sejak pecahnya konflik AS-Israel-Iran pada 2026. Gangguan lalu lintas melalui Selat Hormuz, jalur strategis perdagangan energi global, menjadi pemicu utama tekanan pada pasokan dan harga minyak serta gas di berbagai belahan dunia.
Situasi ini berdampak nyata pada sektor transportasi dan retail energy di Inggris, Uni Eropa, dan negara-negara lainnya. Permintaan bahan bakar meningkat drastis seiring dengan volatilitas harga, sementara pasokan justru mengalami keterbatasan akut.
Kondisi Krisis BBM di Inggris
Pada Jumat, 27 Maret 2026, beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Inggris menghadapi kendala pasokan sementara. Data terbaru 2026 menunjukkan harga bensin telah melampaui 1,5 poundsterling per liter, setara dengan USD 7,25 per galon, mencerminkan lonjakan sekitar 15% dibandingkan dengan harga sebelum perang.
Harga solar mencapai level yang lebih tinggi lagi, yaitu 1,77 poundsterling per liter atau USD 8,54 per galon. Situasi ini memicu respons konsumen yang cepat, dengan permintaan bahan bakar meningkat signifikan karena kekhawatiran terhadap fluktuasi harga berkelanjutan.
Respons Jaringan Retail Besar Inggris
CEO Asda, salah satu jaringan ritel terbesar Inggris, Allan Leighton, mengungkapkan bahwa sebagian kecil SPBU milik perusahaan menghadapi kendala sementara. Dia mencatat peningkatan permintaan yang sangat kuat terjadi karena volatilitas harga yang tidak terprediksi.
Leighton menyatakan volume penjualan bahan bakar telah meningkat secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir. “Jelas, permintaan telah melampaui pasokan. Pasokan terbatas, dan kami semua bekerja keras untuk mengatasi ini. Masalah ini bersifat sementara. Mungkin akan ada beberapa gangguan selama periode pengiriman, dan kami memperkirakan ini akan berlanjut untuk beberapa waktu,” jelas Leighton dalam pernyataannya.
Dampak Meluas ke Uni Eropa
Tekanan harga tidak hanya terbatas di Inggris. Rata-rata harga diesel tertimbang di seluruh Uni Eropa mencapai 2,12 euro per liter pada tanggal 26 Maret 2026. Angka ini mencerminkan peningkatan drastis sebesar 29% sejak awal perang Iran-AS meledak.
Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama transportasi minyak dan gas global, mengalami gangguan hampir total dalam operasionalnya. Hambatan ini terus memberikan tekanan berkelanjutan pada pasokan dan harga energi di pasar internasional.
Strategi Mitigasi Pemerintah Eropa
Menghadapi krisis harga bahan bakar minyak pada 2026, pemerintah-pemerintah Uni Eropa langsung mengambil langkah-langkah protektif untuk mengurangi beban konsumen. Strategi ini meliputi dukungan finansial kepada operator transportasi dan upaya memastikan pasokan energi tetap memadai.
Beberapa negara Eropa menerapkan pendekatan yang lebih agresif melalui pembatasan harga sementara. Kroasia, Hongaria, Slovakia, dan Slovenia telah mengenalkan mekanisme price capping untuk melindungi sektor transportasi dan industri terkait.
Selain itu, lima negara—Kroasia, Hongaria, Irlandia, Italia, dan Portugal—memilih strategi alternatif dengan memangkas pajak cukai bahan bakar. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan relief langsung kepada konsumen akhir dan operator bisnis yang tergantung pada BBM.
Dampak Jangka Panjang dan Proyeksi Kedepan
Krisis harga bahan bakar minyak akibat konflik Iran-AS tahun 2026 menunjukkan betapa rentannya ekonomi global terhadap gangguan di jalur perdagangan strategis. Selat Hormuz, yang melintasi sekitar sepertiga dari minyak laut dunia yang diperdagangkan, menjadi titik kritis dalam stabilitas energi global.
Pemerintah di berbagai negara mengantisipasi bahwa gangguan pasokan dan volatilitas harga akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Operator transportasi dan industri retail terus beradaptasi dengan kondisi pasar yang tidak stabil, sementara konsumen menghadapi pilihan sulit antara kebutuhan mobilitas dan anggaran terbatas.
Proyeksi terbaru 2026 menunjukkan bahwa stabilisasi pasar energi global akan memerlukan waktu yang signifikan, terutama jika ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah tidak menunjukkan tanda-tanda deeskalasi. Dengan demikian, baik pemerintah maupun sektor swasta harus mempersiapkan strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi di tengah krisis energi global ini.
