Realita Bengkulu – Pemerintah resmi mengubah jadwal penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam hari menjadi lima hari sepekan. Langkah efisiensi ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan tersebut dalam konferensi pers daring dari Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa optimalisasi program MBG 5 hari ini akan berjalan melalui penyediaan makanan segar selama lima hari kerja setiap minggu.
Meski begitu, tidak semua wilayah akan merasakan pengurangan hari pelaksanaan ini. Beberapa daerah dan kelompok tertentu tetap akan menerima program MBG selama enam hari penuh.
Daerah Pengecualian Kebijakan MBG 5 Hari
Pemerintah menetapkan beberapa kriteria wilayah yang tidak akan terdampak pengurangan hari pelaksanaan MBG. Kriteria ini mencakup tiga kategori utama yang memiliki kebutuhan khusus.
Pertama, seluruh penghuni asrama pelajar dan mahasiswa tetap akan menerima makan bergizi gratis enam hari sepekan. Kedua, daerah 3T yang meliputi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar juga masuk dalam daftar pengecualian. Ketiga, wilayah dengan angka stunting tinggi akan terus mendapat alokasi penuh program ini.
Selain itu, pemerintah akan terus memantau kebutuhan gizi di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini bertujuan memastikan bahwa target penurunan stunting nasional tetap berjalan optimal meski ada efisiensi anggaran.
Pernyataan Menko Airlangga soal Potensi Penghematan
“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers pada Selasa, 31 Maret 2026. Angka ini jauh lebih konservatif dibanding proyeksi awal yang sempat Kementerian Keuangan sampaikan.
Menko Perekonomian menambahkan bahwa kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya transformasi struktural. Pemerintah tengah menyiapkan strategi komprehensif guna mendorong perekonomian yang lebih efisien, produktif, dan tangguh.
Ternyata, transformasi struktural ini menjadi kunci menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin tidak menentu. Pemerintah berharap efisiensi anggaran dari program sosial bisa dialokasikan ke sektor produktif lainnya.
Namun, Airlangga menekankan bahwa efisiensi tidak berarti mengurangi kualitas gizi yang anak-anak Indonesia terima. Justru dengan fokus lima hari, pemerintah akan memaksimalkan kualitas bahan makanan segar yang tersalurkan.
Proyeksi Menkeu: Hemat hingga Rp 40 Triliun Setahun
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyampaikan angka yang lebih besar. Ia menyebut bahwa efisiensi dalam Program Makan Bergizi Gratis berpotensi menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp 40 triliun setiap tahun.
“Kan biasanya seminggu (MBG) enam hari, dia (Kepala BGN) bilang lima hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang aja bisa (hemat) Rp 40 triliun setahun,” kata Purbaya di kantornya pada Rabu, 25 Maret 2026.
Faktanya, perbedaan angka Rp 20 triliun dan Rp 40 triliun ini mencerminkan perhitungan yang berbeda. Proyeksi Menkeu menggunakan asumsi penghematan maksimal tanpa memperhitungkan wilayah pengecualian.
Sementara itu, angka Rp 20 triliun yang Airlangga sampaikan sudah memasukkan kalkulasi untuk daerah 3T, asrama, dan wilayah stunting tinggi yang tetap mendapat alokasi enam hari. Oleh karena itu, angka ini lebih realistis dan konservatif.
Skema Penyaluran MBG 5 Hari Mulai Diterapkan
Pemerintah akan mulai menerapkan skema lima hari sepekan secara bertahap di berbagai wilayah. Implementasi ini akan Badan Gizi Nasional (BGN) lakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada anak yang kelaparan.
Berikut ini perbandingan skema lama dan baru program MBG:
| Aspek | Skema Lama (6 Hari) | Skema Baru (5 Hari) |
|---|---|---|
| Hari Pelaksanaan | Senin – Sabtu | Senin – Jumat |
| Anggaran Tahunan | Baseline | Hemat Rp 20-40 Triliun |
| Wilayah Pengecualian | – | Asrama, 3T, Stunting Tinggi |
| Jenis Makanan | Makanan Segar & Olahan | Fokus Makanan Segar |
Menariknya, pengurangan satu hari pelaksanaan ini justru akan meningkatkan kualitas pengawasan. BGN bisa lebih fokus memastikan makanan yang tersalurkan benar-benar bergizi dan segar.
Kemudian, dana hasil efisiensi ini akan pemerintah alokasikan untuk meningkatkan kualitas bahan baku. Artinya, meski hari pelaksanaan berkurang, nilai gizi per porsi justru akan meningkat.
Dampak Kebijakan terhadap Transformasi Ekonomi
Kebijakan MBG 5 hari sepekan ini bukan sekadar upaya memangkas anggaran. Pemerintah memposisikan langkah ini sebagai bagian dari strategi ekonomi jangka panjang yang lebih luas.
Pada akhirnya, efisiensi anggaran sebesar Rp 20 triliun akan membuka ruang fiskal untuk program produktif lainnya. Dana tersebut bisa pemerintah gunakan untuk infrastruktur, pendidikan vokasi, atau bantuan modal usaha mikro.
Lebih dari itu, transformasi struktural yang Airlangga maksud mencakup perubahan mindset dalam pengelolaan program sosial. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Di sisi lain, kebijakan ini juga menguji kemampuan pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa efisiensi bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap gizi anak Indonesia.
Alhasil, kesuksesan implementasi MBG 5 hari akan sangat bergantung pada transparansi data dan komunikasi publik yang efektif. BGN harus secara berkala melaporkan capaian program dan memastikan tidak ada anak yang kekurangan gizi akibat pengurangan hari pelaksanaan ini.
Monitoring dan Evaluasi Program MBG 2026
Badan Gizi Nasional akan melakukan monitoring ketat terhadap implementasi kebijakan baru ini. Evaluasi akan berlangsung setiap bulan untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap status gizi anak.
Beberapa indikator utama yang akan BGN pantau meliputi:
- Angka stunting di wilayah implementasi MBG 5 hari
- Tingkat kehadiran siswa di sekolah penerima program
- Kualitas bahan makanan yang vendor sediakan
- Tingkat kepuasan orang tua dan siswa terhadap menu makanan
- Efisiensi biaya operasional di tingkat daerah
Nah, jika evaluasi menunjukkan adanya penurunan status gizi, pemerintah bersiap untuk menyesuaikan kebijakan. Fleksibilitas ini menjadi kunci agar program MBG tetap efektif sambil tetap efisien.
Singkatnya, pengurangan jadwal MBG menjadi lima hari sepekan merupakan langkah berani pemerintah dalam mengoptimalkan anggaran negara. Dengan potensi penghematan Rp 20 triliun, kebijakan ini membuka peluang realokasi dana untuk sektor produktif lainnya. Namun, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada eksekusi di lapangan dan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kualitas gizi anak Indonesia.
