Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dipimpin oleh Rosan Roeslani untuk segera melakukan perbaikan tata kelola pada badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini disambut baik oleh Kapoksi PKB Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, yang melihatnya sebagai momentum penting untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan BUMN pada awal tahun 2026.
Kritik Kinerja dan Etika Kepemimpinan
Rivqy Abdul Halim menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menyuarakan kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti adanya praktik yang tidak masuk akal, di mana perusahaan mengalami kerugian namun para elitnya masih merasa berhak mendapatkan bonus. “Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitnya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan,” ujar Rivqy kepada wartawan pada Rabu (14/1/2026).
Lebih lanjut, Rivqy mengingatkan bahwa BUMN bukanlah perusahaan pribadi. Ia menekankan pentingnya introspeksi diri bagi setiap pimpinan BUMN, bukan malah menuntut penghargaan. “BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026,” tambahnya.
Momentum Bersih-bersih BUMN
Anggota legislatif dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa BUMN membutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian untuk bertanggung jawab dan rasa malu ketika mengalami kegagalan. Ia berharap kritik yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo dapat menjadi pemicu untuk melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh BUMN. “BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” tegas Rivqy.
“Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti,” sambungnya.
Arahan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melontarkan kritik terhadap kinerja sejumlah direksi BUMN yang dinilai tidak profesional dan tidak memiliki orientasi pengabdian kepada negara. Hal ini terbukti dari praktik pemberian tantiem (bonus) meskipun perusahaan sedang merugi. Presiden Prabowo tidak segan menyebut pemberian tantiem tersebut sebagai tindakan yang tidak tahu malu dan sulit diatur atau “ndableg”.
“Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi, nggak tahu malu, ndableg menurut saya,” kata Prabowo saat acara peresmian RDMP Balikpapan yang disiarkan secara virtual, dilansir dari detikFinance, Senin (12/1/2026).
Presiden Prabowo juga dengan tegas mempersilakan para direksi dan komisaris BUMN yang tidak setuju dengan penghapusan tantiem untuk segera mengundurkan diri. Ia meyakini bahwa masih banyak individu yang kompeten dan siap mengisi posisi tersebut. “Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan. Saya percaya, banyak yang siap gantikan,” tegas Prabowo.
Menurutnya, kondisi ini jauh lebih baik daripada mempertahankan posisi pimpinan BUMN namun melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi, terutama jika kecurangan tersebut sangat merugikan perusahaan dan negara. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan seluruh sumber daya untuk kemajuan bangsa. “Selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis, membohongi atasan, menipu atasan, menipu Presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu,” ucapnya.
“Kita harus benar-benar menjaga kekayaan negara karena kita butuh itu untuk memperkuat bangsa kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, mengejar industri, mengejar teknologi untuk kita hadapi tahun-tahun yang akan datang. Persaingan global sekarang sangat ketat. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu, kita harus bekerja keras,” pungkas Prabowo.
