Realita Bengkulu – Indonesia memiliki posisi geografis paling strategis di Selat Malaka, namun belum memanfaatkannya secara optimal untuk keuntungan ekonomi dan geopolitik. Pada 2026, ketika persaingan geoekonomi global semakin intensif, Indonesia perlu merumuskan strategi khusus untuk mengubah keunggulan geografis menjadi instrumen kekuatan ekonomi, politik, dan diplomatik yang nyata di jalur perdagangan dunia paling sibuk ini.
Selat Malaka bukan sekadar jalur laut biasa. Hampir 95.000 kapal melintas setiap tahunnya melalui jalur tersempitnya—Phillips Channel dekat Singapura—yang hanya berukuran 2,8 kilometer. Jalur ini membawa hampir seperempat perdagangan dunia. Bahkan pada 2023, Selat Malaka melampaui Selat Hormuz sebagai rute transit minyak terbesar dunia dengan volume 23,7 juta barel per hari.
Mengapa Selat Malaka Begitu Penting bagi Geoekonomi Dunia
Dua dekade lalu, pada 2003, Presiden Tiongkok Hu Jintao mengutarakan kekhawatiran yang kemudian menjadi frasa paling dikutip dalam kajian geopolitik Asia: “The Malacca Dilemma.” Saat itu, lebih dari 80 persen impor minyak mentah China harus melewati Selat Malaka, menjadikan jalur ini sebagai persoalan hidup mati bagi ekonomi Beijing.
Bagi China, negara mana pun yang mampu mengendalikan Selat Malaka pada dasarnya memegang salah satu tuas keberlangsungan ekonomi mereka dan, karenanya, masa depan ekonomi dunia. Akan tetapi, situasi geopolitik terus berevolusi. Dua dekade kemudian, bukan Selat Malaka yang bergejolak, melainkan Selat Hormuz menjadi pusat perhatian karena ketegangan AS-Israel versus Iran yang memicu krisis rantai pasok dan energi global.
Krisis Hormuz mengingatkan dunia bahwa geografi masih merupakan bahasa kekuasaan paling purba dan tetap relevan hingga kini. Dunia saat ini diwarnai oleh persinggungan kepentingan geopolitik dan ekonomi—fenomena yang para ahli sebut sebagai “geoekonomi.”
Geoekonomi: Kekuatan Baru di Abad 21
Para ahli geoekonomi, seperti Robert Blackwill bersama Jennifer Harris dalam karya mereka “War by Other Means” (2016), membuktikan bahwa kekuatan negara di abad ini semakin ditentukan bukan oleh kekuatan militer semata. Melainkan, kemampuan menguasai aliran barang, energi, modal, dan data menjadi determinan utama.
Edward Fisherman pada 2023 mempopulerkan istilah “Titik-titik Cekik” (chokepoints), yakni bagaimana kekuatan geopolitik di abad ini semakin sering dijalankan melalui penguasaan titik-titik strategis—geografis, finansial, maupun teknologi—sebagai instrumen perang ekonomi kontemporer. Selat Malaka merupakan salah satu titik cekik paling krusial di muka bumi.
Singapura: Pemenang Selat Malaka yang Sebenarnya
Menariknya, pemenang nyata dalam penguasaan Selat Malaka selama ini bukanlah Indonesia, meski negara ini memiliki garis pantai terpanjang di selat tersebut. Melainkan Singapura—negara yang hampir tidak memiliki pantai di Selat Malaka, apalagi sumber daya alam signifikan.
Singapura menerapkan strategi geoekonomi yang cerdik dengan menjadikan dirinya pelabuhan tersibuk kedua di dunia, hub bunkering terbesar, dan pusat jasa maritim regional nomor satu di Asia Tenggara. Singapura tidak “memiliki” Selat Malaka dalam pengertian kedaulatan teritorial, tetapi mampu memaksimalkan posisi geografis tersebut melampaui tetangganya. Inilah wujud nyata dari strategi geoekonomi yang berhasil.
Indonesia, sebaliknya, memiliki beberapa keunggulan yang luput dari perhatian strategis. Negara ini memiliki posisi geografis paling menentukan dalam ekosistem Selat Malaka. Selain itu, sentra industri galangan kapal terbesar Indonesia terkonsentrasi di Batam—kawasan yang secara geografis bersebelahan langsung dengan Singapura. Namun secara geoekonomi, Indonesia masih jauh dari kata optimal dalam memanfaatkan aset-aset tersebut.
Poros Maritim: Ambisi Besar dengan Fokus Internal
Indonesia memang memiliki ambisi maritim yang tidak kecil. Poros Maritim Dunia, doktrin unggulan Presiden Joko Widodo di periode pertamanya, adalah bukti konkret dari aspirasi tersebut. Namun, pada praktiknya, Poros Maritim Dunia lebih bersifat ke dalam (inward-looking).
Doktrin tersebut berbicara tentang konektivitas antarpulau, tol laut, dan pemberdayaan nelayan—semuanya penting bagi pembangunan domestik. Namun, Poros Maritim Dunia belum memaksimalkan posisi Indonesia di Selat Malaka sebagai instrumen kekuatan geoekonomi global. Selama ini, Indonesia mendekati Selat Malaka melalui dua tema terpisah: tema keamanan (Selat Malaka sebagai zona kedaulatan yang harus dijaga) dan tema pembangunan (laut Indonesia sebagai tulang punggung ekonomi domestik). Keduanya penting, tetapi keduanya belum terhubung dalam satu kerangka geoekonomi yang koheren.
Empat Arah Kebijakan untuk Menang di Geoekonomi Selat Malaka
Indonesia memerlukan pendekatan baru yang menghubungkan keamanan, pembangunan, dan kepentingan ekonomi global dalam satu strategi geoekonomi terpadu. Berikut empat arah kebijakan utama yang perlu Indonesia ambil.
Pertama, Indonesia perlu merumuskan strategi geoekonomi titik cekik Selat Malaka yang eksplisit dan terkoordinasi. Ini bukan hanya dokumen visi, melainkan kerangka operasional lintas kementerian yang koheren antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, dan Bappenas, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Selama ini, Selat Malaka dikelola secara sektoral dan reaktif, tanpa satu rujukan strategi geoekonomi yang ajeg dan koheren. Akibatnya, peluang-peluang strategis seperti momen perubahan rantai pasok dunia pasca-COVID dan pasca-krisis Hormuz berlalu tanpa respons yang terkoordinasi dan memadai.
Kedua, Indonesia harus memperkuat dan mengintegrasikan apa yang sudah terbangun di Batam dan Kepulauan Riau. Batam telah menjadi sentra galangan kapal terbesar Indonesia, utamanya di kawasan Tanjung Uncang dan Kabil. Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park di Batam telah berkembang menjadi hub data center dengan investasi lebih dari Rp 38 triliun dari investor China, Singapura, hingga Hong Kong. Batam juga memiliki sejumlah industri manufaktur elektronik yang solid sejak tahun 1990-an. Infrastruktur ini dapat menjadi modal kuat untuk membentuk basis industri maritim-digital-manufaktur tersendiri yang bukan sekadar ekstensi ekosistem ekonomi Singapura.
Ketiga, Indonesia perlu mengaktifkan statusnya sebagai riparian state—negara berpantai langsung di sepanjang Selat Malaka—sebagai fondasi diplomasi geoekonomi. Status ini memberi Indonesia legal standing dan bobot politis yang tidak dimiliki Singapura. Sudah saatnya kerangka trilateral Indonesia-Malaysia-Singapura diperluas melampaui keamanan maritim menuju kerja sama infrastruktur dan tata kelola rantai pasok yang lebih berkeadilan. Lebih dari itu, Selat Malaka perlu menjadi modal diplomasi Indonesia di G20, ASEAN, dan International Maritime Organization (IMO), sehingga Indonesia bisa lebih aktif membentuk tata kelola yang menguntungkan di jalur ini.
Keempat, dan paling mendasar: strategi geoekonomi harus meletakkan masyarakat lokal sebagai protagonis utama. Masyarakat Indonesia di Selat Malaka seyogyanya tidak dilihat sebagai penerima pasif kebijakan yang dirancang dari Jakarta. Geoekonomi berhasil bukan hanya diukur dari berapa banyak kapal yang melintas atau berapa besar nilai perdagangan dalam statistik nasional. Strategi akan sepenuhnya berhasil ketika nelayan di pesisir timur Pulau Sumatera memiliki akses lebih baik ke pasar, ketika dunia usaha galangan kapal di Batam naik kelas, atau ketika anak-anak muda Tanjungpinang melihat masa depan menjanjikan di tanah mereka sendiri. Oleh sebab itu, konsepsi geoekonomi harus terhubung dengan identitas, kebudayaan, dan realitas maritim warga Indonesia di Selat Malaka.
Implementasi Konkret di Tingkat Teknis
Empat arah kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan lebih konkret pada tataran teknis. Strategi lintas kementerian dapat dimulai dari sebuah Peraturan Presiden yang secara eksplisit menetapkan Selat Malaka sebagai kawasan geoekonomi strategis nasional.
Pengembangan Batam dapat diperkuat melalui insentif fiskal dan infrastruktur terpadu yang menghubungkan kawasan galangan kapal dengan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa menjadi satu ekosistem maritim-digital yang terintegrasi. Langkah ini akan menjadi pembeda Indonesia dengan Singapura dan Johor Malaysia sekaligus menjadi daya tarik ekonomi tersendiri. Diplomasi riparian dapat dimulai dengan mengajukan posisi formal Indonesia di IMO yang menempatkan negara ini sebagai arsitek tata kelola Selat Malaka yang lebih berkeadilan, bukan sekadar pelaksana. Komitmen pada masyarakat lokal dapat dikonkretkan, misalnya, melalui dana pembangunan kebudayaan maritim kepada komunitas pesisir Pesisir Timur Sumatera atau Kepulauan Riau.
Dari Krisis Hormuz, Peluang untuk Malaka
Dari krisis Selat Hormuz, dunia belajar bahwa kerentanan perlu dimitigasi dengan langkah-langkah strategis. Indonesia memiliki modal yang cukup, mulai dari geografi hingga basis industri di Selat Malaka. Namun, modal-modal ini memerlukan cara pandang, strategi, dan kerja-kerja geoekonomi agar Selat Malaka tidak lagi sekadar menjadi geografi semata.
Sebab jika geografi adalah takdir, maka geoekonomi adalah ikhtiar mengubah takdir itu. Dua dekade lalu, Hu Jintao menyebut Selat Malaka sebagai dilemanya. Sudah saatnya hari ini Indonesia menyebutnya sebagai peluang, dan esok hari Indonesia yang menjadi pemenang sejati dalam persaingan geoekonomi global.
