Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap respons pemerintah dalam penanganan bencana alam di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan sejumlah kementerian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026), Deddy menyoroti pola pemerintah yang dinilainya selalu ‘tergagap-gagap’ setiap kali bencana terjadi.
Indonesia Rentan Bencana, Respons Pemerintah Lamban
Rapat yang dihadiri Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wamendagri Bima Arya ini membahas berbagai isu, termasuk kesiapan menghadapi bencana. Deddy Sitorus, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, menekankan kerentanan geografis Indonesia sebagai negara yang berada di ‘ring of fire’.
“Dari sini kan kita belajar, Pak. Dari sini kita belajar bahwa Republik Indonesia ini, yang ada di ring of fire ini, di daerah yang sangat rentan bencana, kita selalu tergagap-gagap, Pak. Selalu tergagap-gagap setiap ada bencana kita seperti anak yang belajar berdiri, belajar berjalan, Pak,” ujar Deddy.
Ia menambahkan bahwa setelah 80 tahun merdeka, penanganan bencana di Indonesia masih belum menunjukkan skenario yang matang. Menurutnya, rakyat seolah hidup ‘dengan sendirinya’ tanpa kehadiran negara yang sigap.
“Jadi 80 tahun kita merdeka itu, ya rakyat itu memang hidup dengan sendirinya tanpa kehadiran negara, Pak. Bayangkan desa-desa bisa disapu habis. Memang kita membuat kebijakan nggak pernah hulu-hilir, Pak,” keluhnya.
Sindiran ‘Bendera Putih’ dan Kepercayaan Rakyat
Deddy Sitorus kemudian melontarkan sindiran mengenai fenomena ‘bendera putih’ yang sempat dikibarkan oleh warga Aceh. Ia berpendapat bahwa pemerintah patut bersyukur karena masyarakat Indonesia tidak mudah marah meskipun penanganan bencana seringkali lamban.
“Kita harus bersyukur, Pak, rakyat kita ini nggak pemarah, Pak. Kemarin bendera putih cuma sebentar, tapi percayalah ini menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” tegasnya.
Ia meminta Kementerian Dalam Negeri, sebagai salah satu pemimpin dalam satuan tugas penanganan bencana, untuk bekerja lebih serius dan sepenuh hati. “Jadi tolonglah Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu leader dalam satgas penanganan bencana ini bekerja sepenuh hati, Pak. This is not business as usual, Pak. Ini menyangkut nyawa manusia,” serunya.
Kritik Kebijakan dan Birokrasi Penanganan Bencana
Lebih lanjut, Deddy menyoroti minimnya ‘sense of crisis’ dalam kebijakan dan penganggaran pemerintah daerah terkait kebencanaan. Ia mencontohkan insiden tenda pengungsian yang dilepas setelah kunjungan Presiden.
“Dilihat dari sisi kebijakan, dilihat dari sisi penganggaran, itu sama sekali tidak ada sense of crisis terhadap potensi-potensi kebencanaan. Bayangkan, hanya untuk tenda saja kemarin kita nunggu dari pusat datang BNPB, itu pun Presiden pulang, cabut lagi itu tenda. Artinya, kabupaten atau kotanya kan nggak punya stok sama sekali. Itu satu, tidak ada sense -nya kita sama sekali,” ungkapnya.
Deddy juga mengkritik birokrasi yang menyulitkan korban bencana dalam pengurusan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK). Ia mendesak agar pemerintah ‘menjemput bola’ dalam pelayanan pemulihan bencana.
“Saya nggak tahu gimana caranya jemput bola, Pak. Ini warga semua yang kehilangan KK, segala macam, disuruh bawa KK. KK dari Hong Kong? Rumahnya aja dibawa air, suruh bawa KK. Disuruh pergi ke kabupaten naik apa? Gimana caranya? Cobalah bikin pelayanan teknis cepat, bawa mesinnya pergi tuh ke kampung-kampung, KK-nya sediain print di kabupaten, kota. Jangan suruh rakyat lagi,” pungkasnya.
