Realita Bengkulu – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indra Iskandar menerapkan kebijakan penghematan energi komprehensif mulai usai libur Lebaran 2026 hingga akhir tahun anggaran. Langkah strategis ini merespons kenaikan harga bahan bakar minyak dunia dan potensi krisis global akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat.
Fokus penghematan Sekretariat Jenderal DPR mencakup tiga pilar utama: pembatasan penggunaan bahan bakar minyak, pengaturan konsumsi listrik di kompleks gedung DPR, serta pengetatan aturan perjalanan dinas bagi pegawai. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kestabilan fiskal nasional tanpa mengorbankan kinerja lembaga legislatif.
Pembatasan BBM dengan Teknologi RFID
Pembatasan penggunaan bahan bakar minyak berlaku untuk pejabat eselon I hingga III yang mengoperasikan kendaraan dinas. Setjen DPR menargetkan penghematan sebesar Rp 1,5 miliar dalam periode satu tahun penerapan kebijakan ini, berdasarkan keterangan tertulis laman DPR pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Selain pembatasan konvensional, Sekretariat Jenderal juga menerapkan sistem pengendalian bahan bakar berbasis Radio Frequency Identification. Teknologi identifikasi canggih ini memantau distribusi bahan bakar secara real-time melalui label RFID yang terpasang di setiap kendaraan dinas, memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan energi.
Indra juga membuka peluang implementasi kebijakan bekerja dari rumah khusus hari Jumat untuk efisiensi tambahan. Jika sistem work from home hari Jumat berjalan, bus jemputan pegawai tidak perlu beroperasi, menciptakan potensi penghematan bahan bakar yang signifikan.
Hemat Listrik Melalui Pemadaman Terjadwal
Penghematan konsumsi listrik di Kompleks DPR dimulai dengan pemadaman listrik terjadwal sejak pukul 18.00 WIB setiap harinya. Strategi ini memanfaatkan periode malam hari ketika hanya sedikit pekerja yang masih bertugas di gedung, sehingga pengurangan aliran listrik tidak mengganggu operasional utama.
Dampak pemadaman terjadwal mencakup pengurangan penggunaan lift, fasilitas penunjang, dan sistem operasional gedung secara keseluruhan. Meski begitu, Indra menekankan bahwa langkah konservasi energi ini tetap mempertahankan standar layanan bagi pimpinan dan anggota dewan.
Seleksi Ketat Perjalanan Dinas Pegawai
Setjen DPR melakukan seleksi ketat terhadap perjalanan dinas pegawainya untuk mengurangi pengeluaran operasional. Perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi akan dibatasi atau dialihkan ke format pertemuan virtual guna menekan konsumsi bahan bakar.
Namun, kegiatan dengan urgensi tinggi seperti pembahasan rancangan undang-undang atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung tetap menjadi prioritas fasilitasi. Indra menjelaskan bahwa rapat-rapat dewan menyangkut kepentingan masyarakat langsung, sehingga waktu pelaksanaannya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi secara kaku tanpa mengganggu fungsi legislatif.
Respons Terhadap Arahan Presiden Prabowo
Kebijakan penghematan DPR ini merupakan respons langsung terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna dua pekan sebelumnya. Presiden menekankan pentingnya efisiensi untuk menghadapi potensi krisis akibat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global dan keamanan energi nasional.
Prabowo mencontohkan Pakistan sebagai negara yang telah menerapkan strategi penghematan komprehensif. Negara Asia Selatan tersebut mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR, dengan dana yang terkumpul dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat paling rentan terhadap krisis ekonomi.
Lebih dari itu, Pakistan menerapkan work from home untuk pegawai negeri dan swasta, mengurangi hari kerja, dan membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 60 persen. Tidak hanya itu, negara tersebut juga menghentikan kunjungan luar negeri, melarang penggunaan dana pemerintah untuk acara-acara pesta, dan mengalihkan semua kegiatan lembaga pendidikan tinggi ke format online.
Bahkan, Prabowo menambahkan, sekolah-sekolah di Pakistan tutup selama dua minggu sebagai bagian dari paket penghematan nasional. Berbagai langkah tersebut membantu mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang harga dan pasokannya terus bergejolak akibat dinamika geopolitik global.
Implementasi dan Evaluasi Berkelanjutan
Kebijakan penghematan ini diskusikan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026 oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma bersama dengan Biro Umum Setjen DPR. Hasil formulasi kemudian ditetapkan untuk implementasi usai libur Lebaran hingga akhir tahun anggaran 2026.
Indra menegaskan bahwa kebijakan penghematan akan dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi peluang efisiensi tambahan di masa mendatang. Evaluasi berkelanjutan memungkinkan Setjen DPR untuk menyesuaikan strategi sesuai kondisi fiskal dan operasional yang dinamis, tanpa mengganggu performa layanan terhadap pimpinan dan anggota dewan.
Pada akhirnya, Indra berharap kebijakan penghematan energi dan operasional ini berkontribusi signifikan terhadap kestabilan fiskal nasional, sekaligus memastikan lembaga legislatif tetap optimal dalam menjalankan fungsi representasi dan pengambilan keputusan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dengan demikian, DPR menunjukkan komitmen sebagai lembaga negara dalam merespons tantangan ekonomi global tahun 2026.
