Realita Bengkulu – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurul Arifin mendukung kebijakan efisiensi energi di kompleks parlemen, namun meminta penghematan tersebut tidak mengganggu kinerja legislatif DPR. Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan dukungannya pada Ahad, 29 Maret 2026, seiring dengan peluncuran program penghematan energi yang dilakukan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.
Nurul Arifin menyampaikan harapannya agar kebijakan efisiensi energi tidak berdampak negatif terhadap tiga fungsi utama DPR. “Saya berharap agar kebijakan efisiensi energi tidak mengganggu kinerja legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran DPR,” kata dia dalam keterangan tertulis.
Dukungan Nurul Arifin terhadap Program Penghematan
Politikus Golkar itu menilai positif rencana efisiensi energi melalui pembatasan penggunaan listrik dan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas eselon I-III di DPR. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi teladan bagi masyarakat luas untuk lebih bijak menggunakan energi.
Selain itu, Nurul Arifin melihat urgensitas program penghematan ini mengingat situasi global yang sedang berlangsung. Dia berharap masyarakat mencontoh disiplin dalam penggunaan energi ditengah konflik Timur Tengah yang mengancam krisis sumber daya alam tak terbarukan. “Kami mendukung penuh program kebijakan efisiensi energi di lingkungan parlemen untuk semua anggota parlemen, ASN serta perangkat pendukung di lingkungan parlemen dan akan ikut disiplin menjalankan kebijakan ini,” ungkap politikus tersebut.
Work From Home sebagai Solusi Efisiensi
Nurul Arifin juga setuju dengan rencana work from home (WFH) yang disampaikan Indra Iskandar. Menurut anggota dewan itu, skema kerja dari rumah mampu mengurangi penggunaan energi secara signifikan karena tidak memerlukan perjalanan menuju kantor.
Indra Iskandar sendiri menjelaskan rencana penerapan WFH khusus hari Jumat. Nah, keputusan ini akan membuat bus jemputan pegawai tidak perlu beroperasi, sehingga menciptakan potensi efisiensi yang cukup besar. Dia mengungkapkan hal ini pada Sabtu, 28 Maret 2026, dalam keterangan tertulis melalui laman resmi DPR.
Tiga Fokus Utama Penghematan DPR 2026
Sekretariat Jenderal DPR merumuskan strategi penghematan energi sebagai respons terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak dunia. Indra Iskandar mengidentifikasi tiga fokus utama yang menjadi pusat program penghematan tahun 2026.
Pertama, DPR membatasi penggunaan BBM untuk pejabat eselon I hingga III yang menggunakan kendaraan dinas. Target penghematan mencapai Rp 1,5 miliar per tahun anggaran 2026. Ke depannya, Setjen DPR akan menerapkan sistem pengendalian BBM berbasis Radio Frequency Identification (RFID)—teknologi identifikasi dan pemantauan distribusi BBM secara real-time melalui label RFID yang dipasang di setiap kendaraan dinas.
Kedua, penghematan listrik di Kompleks DPR dimulai dengan pemadaman listrik terjadwal sejak pukul 18.00 WIB. Faktanya, langkah ini dirancang untuk menghemat energi listrik saat hanya ada sedikit pekerja di malam hari. Penghematan ini bakal berdampak pada operasional gedung secara keseluruhan, termasuk penggunaan lift dan fasilitas lainnya.
Ketiga, Setjen DPR menyeleksi perjalanan dinas pegawainya dengan ketat. Perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi akan dibatasi atau dialihkan ke pertemuan virtual. Namun, untuk kegiatan dengan urgensi tinggi seperti pembahasan rancangan undang-undang atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung, DPR tetap memfasilitasi.
Timeline Implementasi dan Evaluasi Kebijakan
Indra Iskandar menjelaskan bahwa kebijakan penghematan energi ini dibahas sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026 oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma bersama dengan Biro Umum Setjen DPR. Penerapan kebijakan dijadwalkan dimulai usai libur Lebaran hingga akhir tahun anggaran 2026.
Ke depannya, Indra menjamin kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala dengan membuka kemungkinan adanya efisiensi tambahan. Dia mengklaim kebijakan penghematan tidak akan mengganggu pelayanan Setjen DPR terhadap pimpinan dan anggota dewan. Faktanya, Indra menyadari bahwa dinamika rapat DPR berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat yang tidak dapat pembatasan kaku. “Rapat-rapat dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami,” kata Indra.
Respons Positif dari Anggota Dewan
Dukungan dari Nurul Arifin mewakili sikap positif sebagian anggota dewan terhadap inisiatif penghematan energi. Ternyata, kesadaran akan pentingnya efisiensi sumber daya mulai berkembang di lingkungan legislatif nasional.
Program penghematan energi DPR 2026 menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk berpartisipasi dalam upaya penghematan nasional. Meskipun fokus pada efisiensi, DPR tetap memastikan bahwa fungsi-fungsi legislatif seperti pembahasan undang-undang, pengawasan, dan fungsi anggaran berjalan optimal tanpa hambatan signifikan.
Intinya, kebijakan penghematan energi DPR 2026 mencerminkan keseimbangan antara kesadaran lingkungan dan efisiensi anggaran dengan tetap menjaga efektivitas kinerja legislatif. Dengan dukungan anggota dewan seperti Nurul Arifin, program ini diharapkan berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi penghematan energi nasional secara keseluruhan.
