Realita Bengkulu – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak aparat penegak hukum mengungkap aktor intelektual di balik kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Isnur, juru bicara YLBHI, menegaskan publik saat ini hanya mengetahui inisial pelaku eksekutor lapangan, sementara dalang utama masih misterius.
Desakan ini muncul dalam diskursus bertajuk “Supremasi Hukum dan Akuntabilitas Aparat: Mengusut Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Reformasi Peradilan Sipil-Militer, Masa Depan HAM dan Demokrasi Indonesia” yang Indonesia Youth Congress (IYC) selenggarakan pada Senin, 30 Maret 2026. Pernyataan tegas YLBHI menunjukkan urgensi pengungkapan jaringan di balik serangan brutal terhadap pembela hak asasi manusia ini.
YLBHI Tegaskan Negara Harus Bertanggung Jawab Penuh
Isnur menegaskan kasus penyiraman air keras dan kriminalisasi terhadap aktivis tidak boleh negara normalisasi begitu saja. “Kasus penyiraman dan kriminalisasi terhadap aktivis tidak boleh dinormalisasi. Negara harus hadir mengungkapnya karena hanya negara yang memiliki kewenangan dan sumber daya,” ujar Isnur dalam forum diskusi tersebut.
Presiden Prabowo Sebut Kasus Ini Terorisme
Isnur mengingatkan Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi tegas mengenai kasus penyerangan air keras terhadap Andrie KontraS. Presiden menyebut serangan ini sebagai bentuk terorisme yang harus aparat usut tuntas.
Pernyataan kepala negara ini seharusnya menjadi landasan kuat bagi aparat keamanan untuk bergerak cepat. Namun, hingga diskursus IYC berlangsung pada akhir Maret 2026, pengungkapan aktor intelektual masih belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Faktanya, kategorisasi sebagai tindak terorisme membawa implikasi hukum yang serius. Dengan demikian, aparat berwenang menggunakan seluruh instrumen hukum untuk membongkar jaringan pelaku hingga ke tingkat perencanaan tertinggi.
Pola Teror Sistematis Terhadap Suara Kritis
YLBHI menyoroti pola teror, doxing, dan intimidasi yang terus terjadi terhadap aktivis HAM, organisasi masyarakat sipil (OMS), hingga influencer yang bersuara kritis terhadap kebijakan negara. Kasus Andrie Yunus bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari rangkaian serangan terhadap pembela demokrasi.
Pola sistematis ini menunjukkan adanya upaya membungkam suara-suara kritis di Indonesia. Bahkan, metode yang pelaku gunakan semakin beragam—mulai dari penyebaran data pribadi (doxing), ancaman fisik, hingga penyerangan brutal seperti yang Andrie Yunus alami.
Menariknya, target serangan tidak hanya aktivis senior, tetapi juga pegiat media sosial dan content creator yang menyuarakan kritik konstruktif. Hal ini menunjukkan intimidasi telah merambah ruang digital dan mengancam kebebasan berpendapat secara luas.
Ancaman Terhadap Komitmen Demokrasi dan HAM
“Jika kasus-kasus tersebut tidak diselesaikan secara serius, maka publik berpotensi meragukan komitmen pemerintahan dalam perlindungan demokrasi dan hak asasi manusia,” catat Isnur dalam pernyataannya. Peringatan ini menyoroti dampak jangka panjang dari ketidakseriusan penanganan kasus-kasus teror terhadap aktivis.
Kredibilitas pemerintah dalam melindungi warga negara yang memperjuangkan hak-haknya kini menjadi taruhan. Selain itu, kegagalan mengusut tuntas kasus-kasus serupa dapat menciptakan preseden buruk bahwa pelaku kejahatan terhadap aktivis bisa lolos dari jeratan hukum.
Lebih dari itu, Isnur juga mengingatkan agar pengungkapan fakta-fakta penting dalam berbagai peristiwa kekerasan tidak justru pemerintah bebankan kepada masyarakat sipil. “Kami juga mengingatkan agar pengungkapan fakta-fakta penting dalam berbagai peristiwa kekerasan tidak justru dibebankan kepada masyarakat sipil,” imbuhnya.
Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas Aparat
Diskursus yang IYC gelar pada 30 Maret 2026 mengangkat tema besar mengenai supremasi hukum dan akuntabilitas aparat. Forum ini tidak hanya membahas kasus Andrie Yunus, tetapi juga reformasi peradilan sipil-militer serta masa depan HAM dan demokrasi Indonesia.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam diskursus ini menunjukkan perhatian serius masyarakat sipil terhadap penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Ternyata, publik menuntut transparansi penuh dalam setiap tahap penyidikan, mulai dari identifikasi pelaku lapangan hingga pengungkapan dalang intelektual.
Dalam konteks kasus air keras Andrie Yunus, transparansi menjadi kunci untuk memastikan keadilan tercapai. Aparat harus memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penyelidikan, bukan hanya sebatas pernyataan umum yang tidak memberikan kejelasan.
Tuntutan Konkret YLBHI kepada Pemerintah
YLBHI mengajukan sejumlah tuntutan konkret kepada pemerintah terkait penanganan kasus ini. Pertama, pengungkapan identitas lengkap seluruh pelaku, tidak hanya sebatas inisial. Kedua, pembongkaran jaringan dan aktor intelektual di balik serangan.
Kemudian, YLBHI juga menuntut pemerintah memberikan perlindungan maksimal kepada aktivis HAM dan pembela demokrasi lainnya. Akibatnya, serangan serupa tidak terulang dan menciptakan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat membungkam suara kritis.
Pada akhirnya, penanganan kasus Andrie Yunus akan menjadi indikator penting mengenai keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo dalam menegakkan supremasi hukum. Jadi, publik akan terus mengawasi dan menuntut keadilan hingga kasus ini tuntas sepenuhnya.
Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menjadi ujian nyata bagi komitmen negara terhadap perlindungan HAM dan demokrasi. YLBHI bersama berbagai elemen masyarakat sipil akan terus mendesak pengungkapan aktor intelektual dan memastikan keadilan bagi korban. Negara harus hadir, bertanggung jawab penuh, dan tidak membiarkan kasus ini tenggelam tanpa penyelesaian tuntas seperti banyak kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
