Realita Bengkulu – Radea Respati Paramudhita, Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, menekankan pentingnya evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 26 Maret 2026, di Bandung, menggarisbawahi urgensi peningkatan kinerja ASN di seluruh tingkatan pemerintahan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.
Evaluasi ASN Butuh Perhatian Khusus
Radea Respati menilai realitas di lapangan menunjukkan bahwa kinerja ASN masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Sebagian ASN masih bekerja pada standar minimum, dengan minim inovasi serta belum menunjukkan semangat pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.
Meski kebijakan penataan ASN, termasuk penghapusan tenaga non-ASN, sangat membantu menciptakan sistem kerja yang lebih tertata dan profesional, evaluasi kinerja tetap menjadi prioritas utama untuk memastikan efektivitas pelayanan publik yang optimal.
Kesenjangan Penghasilan dan Tanggung Jawab Kerja
Dalam konteks keadilan sosial, Radea Respati menyoroti kesenjangan yang terjadi antara gaji ASN dengan penghasilan tenaga kerja lain yang juga berkontribusi bagi pelayanan publik. Data menunjukkan petugas kebersihan dan tenaga pemilah sampah menerima penghasilan sekitar Rp1,25 juta per bulan, sementara guru honorer di beberapa lembaga pendidikan hanya menerima ratusan ribu rupiah setiap bulan.
Kondisi ini menjadi semakin menarik untuk dianalisis mengingat beban kerja dan tanggung jawab yang tidak ringan serta peran penting mereka dalam pelayanan publik. Faktanya, kesenjangan penghasilan ini tidak sebanding dengan kontribusi nyata mereka kepada masyarakat.
Secara prinsip keadilan dan proporsionalitas, perbedaan tingkat kesejahteraan seharusnya selaras dengan kinerja, tanggung jawab, serta kontribusi nyata terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ASN yang telah menerima gaji dan tunjangan relatif lebih besar dituntut menunjukkan profesionalisme, kinerja optimal, serta integritas yang tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Kebijakan Work From Anywhere dan Dampaknya
Radea Respati juga menyoroti kebijakan efisiensi melalui skema Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pola kerja empat hari di kantor dan dua hari WFA. Kebijakan ini, menurutnya, berpotensi menurunkan semangat pelayanan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan indikator kinerja yang jelas.
Oleh karena itu, Radea berharap kebijakan serupa tidak diterapkan di Kota Bandung, serta tetap mengedepankan kehadiran ASN secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran fisik ASN di kantor menjadi penting untuk memastikan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik.
Contoh Positif dari ASN Berprestasi
Tidak semua ASN menunjukkan kinerja di bawah standar. Radea menambahkan bahwa masih banyak ASN yang menunjukkan kinerja baik dan mampu menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini menjadi contoh positif yang perlu ditiru untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kompetitif di kalangan ASN.
Selain itu, dengan adanya gaji dan tunjangan yang relatif besar, ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan kinerja yang sebanding serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Inovasi dan dedikasi dari ASN berprestasi ini menjadi motivasi bagi rekan sejawat untuk meningkatkan standar kerja mereka.
Momentum Hari Raya dan Refleksi Kinerja ASN 2026
Radea Respati memanfaatkan momentum Hari Raya Idulfitri sebagai kesempatan refleksi bagi seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, untuk meningkatkan motivasi, integritas, dan semangat pengabdian. Momen ini dianggap tepat untuk merencanakan peningkatan kinerja di tahun 2026 mendatang.
Ke depan, peningkatan kinerja ASN harus menjadi prioritas utama guna mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Langkah konkret evaluasi kinerja ASN akan mendorong terciptanya rasa keadilan bagi seluruh elemen tenaga kerja yang berkontribusi dalam pelayanan publik.
Dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengedepankan integritas dalam setiap aspek pemerintahan, ASN diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan.
