Realita Bengkulu – I Putu Sugi Darmawan, mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Santhika Tabanan, meninggal dunia pada Kamis 26 Maret 2026 pukul 19.00 Wita di RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah (Sanglah), Denpasar. Pada saat kematiannya, mantan pimpinan PPDS ini masih berstatus sebagai tahanan hakim menjelang pembacaan putusan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan beras.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tabanan, I Made Santiawan, mengkonfirmasi meninggalnya terdakwa pada Jumat 27 Maret 2026. Santiawan menyatakan pihaknya telah menerima surat keterangan resmi dari rumah sakit yang menerangkan bahwa Darmawan meninggal karena kondisi kesehatan yang memburuk selama menjalani penahanan.
Kondisi Kesehatan Menurun di Lapas Kerobokan
Kesehatan I Putu Sugi Darmawan terus mengalami penurunan sejak menjalani penahanan di Lapas Kerobokan. Menjelang kematiannya, kondisi medis terdakwa menunjukkan gejala penyumbatan darah di kepala yang berkembang menjadi kelumpuhan.
Atas rekomendasi dokter klinik lapas, Darmawan dirujuk ke RSUP Prof. Ngoerah untuk menjalani perawatan intensif. Namun, kondisinya semakin memburuk hingga akhirnya tidak sadarkan diri di ruang ICU rumah sakit tersebut. Meski mendapat penanganan medis terbaik, nyawa terdakwa tidak berhasil diselamatkan.
Kasus Korupsi Beras Hampir Mencapai Garis Finis
Meninggalnya Darmawan terjadi di tengah proses hukum yang sudah memasuki tahap akhir. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyelesaikan pembuktian dan membacakan tuntutan terhadap para terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan beras di PPDS.
Agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar yang dijadwalkan untuk 2 April 2026. Akan tetapi, dengan meninggalnya salah satu terdakwa, proses hukum ini menghadapi dinamika baru yang memerlukan penentuan hukum khusus dari hakim.
Implikasi Hukum Meninggalnya Terdakwa
Secara yuridis, kematian Darmawan menimbulkan implikasi signifikan terhadap jalannya perkara. Santiawan menjelaskan bahwa dalam situasi normal, jika terdakwa meninggal sebelum tuntutan dibacakan, perkara akan berhenti dengan sendirinya karena subjek hukum sudah tidak lagi ada.
Namun, karena JPU telah menyelesaikan tahap tuntutan, kini kepastian hukum berada di tangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Hakim harus menentukan amar putusan atau penetapan khusus mengenai status perkara Darmawan mengingat subjek hukumnya sudah tidak ada lagi.
“Bagaimana keputusan hakim nanti, itu ranah majelis hakim. Kewenangan pembacaan putusan sepenuhnya ada pada mereka,” ujar Santiawan kepada media massa pada 27 Maret 2026.
Dua Terdakwa Lainnya Proses Hukum Berlanjut
Sementara itu, proses hukum untuk dua terdakwa lainnya dalam perkara yang sama tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pihak kejaksaan kini fokus menunggu kebijakan final dari majelis hakim mengenai perubahan amar putusan menyusul tidak adanya salah satu subjek hukum dalam kasus ini.
Kasus dugaan korupsi pengadaan beras di PPDS Tabanan telah menarik perhatian publik mengingat melibatkan pejabat penting di tingkat perusahaan daerah. Selain Darmawan, masih ada dua terdakwa lainnya yang juga menghadapi proses persidangan dalam kasus yang sama di Pengadilan Tipikor Denpasar.
Kenyataan Pahit Proses Hukum Indonesia
Peristiwa meninggalnya Darmawan mengingatkan bahwa hidup dan mati adalah rahasia Sang Pencipta yang bisa terjadi kapan saja, tanpa ada yang dapat membatalkannya atau memprediksinya. Dalam konteks kasus hukum, peristiwa ini menunjukkan dinamika yang tidak selalu dapat direncanakan atau dipertimbangkan oleh sistem peradilan.
Kasus korupsi pengadaan beras di PPDS Tabanan menunjukkan pentingnya tata kelola keuangan dan transparansi di perusahaan daerah. Sebagai lembaga yang mengelola keuangan publik, PPDS seharusnya menjadi contoh dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan integritas.
Meninggalnya Darmawan membuat kasus ini menjadi catatan sejarah hukum yang unik. Hakim harus memutuskan bagaimana cara menangani perkara ketika subjek hukum telah meninggal dunia namun proses pembuktian dan tuntutan sudah terlewati. Keputusan yang diambil nantinya bisa menjadi preseden dalam penanganan kasus serupa di masa depan.
Perjalanan kasus korupsi pengadaan beras di PPDS Dharma Santhika Tabanan akan terus diikuti masyarakat, terutama menyangkut bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar menentukan amar putusannya pada 2 April 2026 mendatang. Keputusan hakim akan menjadi poin penting dalam menjawab pertanyaan publik tentang bagaimana sistem peradilan Indonesia menangani kasus ketika salah satu terdakwa telah meninggal dunia.
