Realita Bengkulu – Presiden Prabowo Subianto mempertahankan komitmen terhadap dua program andalan pemerintahannya di tengah gempuran kritik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dinilai mampu mendorong Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2026. Optimisme ini bertumpu pada skala masif: 30.000 dapur MBG yang masing-masing mempekerjakan 50 orang, ditambah 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dengan 18 pekerja per unit.
Kalkulasi pemerintah menunjukkan kedua program ini, bersama dengan proyek satu juta rumah, berpotensi menciptakan belasan juta lapangan kerja baru. Dari angka inilah harapan pertumbuhan 8% muncul.
Namun realitas di lapangan menunjukkan tantangan berbeda. MBG menghadapi tuntutan penghentian karena anggaran yang terlalu besar untuk hasil yang belum terbukti. Sementara Koperasi Desa Merah Putih diragukan daya hidupnya, lebih terlihat sebagai proyek administratif daripada gerakan ekonomi nyata.
Proyeksi IMF dan Target Ambisius Pertumbuhan 8%
Target pertumbuhan 8% bukanlah angka yang mudah. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 hanya berada di kisaran 5,1%-5,3%. Angka 8% terakhir berhasil negara ini raih di era pemerintahan Soeharto, puluhan tahun silam.
Konteks global juga tidak mendukung. Penutupan Selat Hormuz dan perlambatan ekonomi global menambah beban tantangan. Perdebatan pun melebar: bukan lagi sekadar apakah MBG perlu pemerintah hentikan, melainkan apakah target 8% itu sendiri realistis untuk Indonesia kejar.
Menariknya, baik pihak yang menolak maupun yang membela kedua program ini sama-sama menyasar akibat, bukan sebab. Pertanyaan yang lebih mendasar sebenarnya: apakah kedua program ini, jika pemerintah jalankan dengan cara yang benar, benar-benar mampu membawa Indonesia ke pertumbuhan 8%?
Tiga Kelemahan Mendasar MBG dan Koperasi Merah Putih
Potensi MBG dan Koperasi Merah Putih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bergantung pada tiga hal yang saat ini belum berjalan optimal. Ketiganya menjadi kunci apakah program ini hanya menghabiskan anggaran atau benar-benar menciptakan nilai ekonomi.
Pertama, kebocoran nilai di rantai distribusi. Jika bahan baku dapur MBG pemerintah beli dari distributor nasional atau produk impor, pengeluaran besar itu tidak mengalir ke petani desa. Dana hanya berputar di lapisan atas rantai distribusi, sementara petani di bawah menjadi penonton. Efek pengganda fiskalnya menjadi sangat terbatas.
Kedua, koperasi tanpa model usaha yang layak. Koperasi Unit Desa (KUD) sampai tahun 1990-an tumbuh masif di atas kertas, lalu layu karena tidak punya pembeli pasti. Jika Koperasi Merah Putih pemerintah bangun dengan semangat serupa—mengejar 80.000 unit sebagai angka capaian—sejarah akan berulang. Koperasi tanpa transaksi nyata tidak menyumbang apa pun kepada Produk Domestik Bruto.
Ketiga, dan paling mendasar: kedua program berjalan di jalur kelembagaan yang terpisah. MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional, koperasi di bawah Kementerian Koperasi. Tidak ada aturan yang mewajibkan dapur MBG membeli dari koperasi di wilayah yang sama. Tanpa jembatan aturan, potensi keduanya untuk saling memperkuat tidak akan pernah terwujud.
Lapangan Kerja Bukan Jaminan Pertumbuhan Ekonomi
Lapangan kerja memang prasyarat bagi pertumbuhan yang inklusif, tetapi bukan penentu utama. Yang menentukan kontribusi program terhadap PDB adalah nilai tambah yang program hasilkan, bukan semata jumlah tenaga kerja atau orang yang terlibat.
Kajian Pusat Kajian Pembangunan Inklusif (PKPI) terhadap program serupa di Vietnam, Thailand, dan Malaysia menemukan pola yang konsisten: program berskala besar baru berhasil mendorong PDB ketika menghasilkan nilai tambah, bukan sekadar perputaran dana.
Bayangkan dua skenario berbeda. Pekerja dapur MBG menerima upah lalu berbelanja kebutuhan sehari-hari—uang hanya berpindah tangan dari kas negara ke pasar, tidak menciptakan sesuatu yang baru. Ini hanya perputaran dana.
Sebaliknya, petani yang tahu hasil panennya pasti dapur MBG beli berani menanam lebih banyak, memperbaiki irigasi, memperluas lahan. Ia menciptakan pangan baru yang sebelumnya tidak ada—itulah nilai tambah. Skenario pertama menghabiskan anggaran. Skenario kedua membangun ekonomi.
Perbedaan inilah yang menentukan apakah kedua program mampu mendorong pertumbuhan, atau hanya terlihat besar di atas kertas.
Solusi Integrasi: Dapur MBG Wajib Beli dari Koperasi Lokal
Yang perlu pemerintah ubah bukan tujuannya. Memberi makan anak-anak dan menghidupkan ekonomi desa adalah cita-cita yang mulia. Yang perlu berubah adalah cara kerjanya di lapangan: dari sekadar menyalurkan anggaran, menjadi membangun rantai nilai yang saling terhubung.
Saat ini dapur MBG boleh membeli bahan dari mana saja. Jika pemerintah ubah menjadi wajib membeli dari petani lokal melalui kontrak yang pasti, petani tahu sejak awal hasil panennya ada yang membeli. Mereka berani menanam lebih banyak. Di luar jam MBG, dapur yang sama bisa pula melayani katering komersial, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.
Hal yang sama berlaku untuk Koperasi Desa Merah Putih. Masalah klasiknya selalu sama: ada pengurus, ada kantor, tetapi tidak ada pembeli. Jadikan setiap koperasi sebagai pemasok utama dapur MBG di wilayah yang sama, dan sejak hari pertama, koperasi sudah punya pembeli pasti.
Dari fondasi itu koperasi bisa tumbuh lebih jauh—mengangkut barang desa, menyimpan hasil panen, hingga menjualkan produk warga ke kota melalui platform daring. Jika 80.000 koperasi masing-masing membukukan omzet rata-rata Rp3 miliar per tahun, total perputaran ekonomi desa yang masuk ke PDB mencapai Rp240 triliun—jauh lebih bermakna dari sekadar menghitung jumlah orang yang terlibat.
Satu Aturan Mengikat untuk Mengubah Logika Program
Kunci dari semua ini adalah satu peraturan yang selama ini tidak ada: setiap dapur MBG wajib membeli bahan baku dari koperasi desa di wilayahnya. MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional, koperasi di bawah Kementerian Koperasi—keduanya berjalan sendiri-sendiri.
Dengan satu aturan mengikat, keduanya langsung saling menghidupi. Ukuran keberhasilannya pun harus pemerintah ganti: bukan berapa koperasi yang berdiri, melainkan berapa besar nilai transaksi yang benar-benar terjadi.
Presiden Prabowo sudah membangun jaringan 30.000 dapur dan 80.000 koperasi dalam waktu singkat—jangkauan yang tidak jaringan distribusi swasta mana pun di Indonesia miliki. Potensinya nyata. Yang belum hadir adalah cara mengelolanya agar potensi itu benar-benar berbuah.
Tekanan ekonomi global suatu saat akan mereda, tetapi kelemahan di dalam kedua program ini tidak akan ikut hilang. Selama MBG dan Koperasi Merah Putih pemerintah jalankan sebagai program pengeluaran semata, hasilnya tidak akan setara dengan besarnya dana yang digunakan.
Pertumbuhan 8% tidak lahir dari banyaknya orang yang negara gaji—ia lahir dari besarnya nilai yang ekonomi ciptakan. Mesinnya sudah ada, skalanya sudah luar biasa besar. Satu hal yang masih kurang adalah keberanian untuk mengubah logikanya. Bisakah MBG dan Koperasi Merah Putih benar-benar membawa Indonesia ke pertumbuhan 8%? Jawabannya: bisa. Tetapi bukan dengan cara yang sedang berjalan sekarang.
