Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Desakan ini disampaikan di tengah kekhawatiran munculnya dugaan mafia migas yang menghambat proses legislasi tersebut.
Kekhawatiran Mafia Migas dan Keterlambatan Revisi UU
Dalam rapat kerja bersama Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/1/2026), Bambang Haryadi mengaitkan lambatnya revisi UU Migas dengan target swasembada energi yang digaungkan Bahlil. Ia secara terbuka menyampaikan kekhawatiran adanya pihak yang diuntungkan oleh kekosongan hukum pasca-pembatalan beberapa pasal UU Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012.
“Jadi harapan kita mari kita sama-sama bersama Kementerian ESDM, kita selesaikan revisi Undang-Undang Migas dalam waktu cepat. Bahkan kami sempat dituduh, Pak Menteri, jangan-jangan ada mafia. Kok revisi Undang-Undang Migas itu bolak-balik,” ujar Bambang Haryadi.
Bambang menduga ada pihak yang merasa nyaman dengan kondisi hukum yang belum pasti, terutama terkait eksistensi BP Migas dan amanat penguasaan sumber daya migas oleh negara. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menyelesaikan revisi ini demi menghindari prasangka negatif.
“Dari 2012 dibatalkan sampai 2026, belum ada perubahan. Nah, ini kita pertanyaannya jangan sampai kita semua, saya yakin Pak Menteri komitmennya merah putih, kan, kita semua merah putih, jangan sampai hambatan revisi Undang-Undang Migas sampai menimbulkan praduga-praduga ada permainan mafia migas lah, kan? Nah, ini kita harus selesaikan, harus tuntaskan,” tegasnya.
Perbandingan dengan Petronas dan Target Lifting Migas
Bambang Haryadi juga menyinggung momen kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia, di mana beliau menerima helm dari Petronas. Hal ini menjadi refleksi keprihatinan bagi Bambang, mengingat Petronas yang kini mendunia dulunya belajar dari Pertamina.
“Saya sendiri saja sebagai kader cukup prihatin ketika Bapak Presiden ke Malaysia dikasih helm Petronas. Padahal saya tahu Pak Prabowo itu bukan pembalap, tapi kenapa dikasih helm Petronas? Apakah ini sebuah sindiran kepada kita bahwa dulu Petronas belajarnya ke Pertamina, sekarang Petronas mendunia. Itu kami sebagai kadernya kami merasa agak bingung juga,” tutur Bambang.
Menurut Bambang, penyelesaian revisi UU Migas sangat krusial untuk mencapai swasembada energi, khususnya dalam hal peningkatan target lifting migas. Ia mengingatkan agar perhitungan lifting yang disampaikan harus sinkron dengan data Kementerian Keuangan.
“Jadi prinsip kami, fraksi kami berharap bahwa kita untuk mencapai swasembada BBM ini kan, kalau energi mungkin kita ada energi baru terbarukan. Kalau BBM kita lifting yang harus kita naikkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Dan saya berharap capaian yang kita… eh, sampaikan apresiasi mencapai sesuai target APBN. Namun, kita juga harus waspada karena kami juga mendengar perhitungan Kemenkeu tidak sama, kan? Mudah-mudahan Kemenkeu bisa sinkron. Jangan sampai kita hitung 605, Kemenkeu-nya hitungnya lain.”
