Partai Golkar menduga ada upaya politis di balik tudingan konflik kepentingan terkait penetapan lokasi proyek pupuk di Fakfak, Papua Barat. Narasi tersebut dinilai sebagai upaya untuk menjatuhkan Bahlil Lahadalia, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Upaya Politis untuk Mendegradasi Bahlil
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyatakan bahwa ada pemain-pemain politik yang mencoba mempolitisir dan mendegradasi Ketua Umum Partai Golkar. “Jadi menurut saya, ini ada pemain-pemain politik yang coba mempolitisir yang men-downgrade Ketua Umum Partai Golkar,” ujar Mekeng kepada detikcom, Jumat (23/1/2026).
Mekeng menganggap pengaitan asal daerah Bahlil Lahadalia, yaitu Fakfak, dengan penetapan lokasi proyek tersebut adalah keliru. Ia menjelaskan bahwa keputusan mengenai proyek strategis nasional (PSN) tidak ditentukan oleh Bahlil Lahadalia secara individu.
Proses Penetapan Proyek Strategis Nasional
Menurut Mekeng, penetapan proyek strategis nasional melibatkan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden. Selain itu, keputusan tersebut juga melibatkan para menteri koordinator dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai leading sector.
“Itu yang menetapkan itu ada di dalam rapat, rapat terbatas yang dipimpin oleh presiden tentunya. Dan kalau ini proyek strategis nasional, PSN itu kan leading sector-nya Menko Perekonomian. Jadi seorang Bahlil Lahadalia bukan sebagai orang yang menentukan,” jelas Mekeng.
Jabatan Strategis Bahlil Menjadi Target
Mekeng kembali menegaskan bahwa penggiringan isu tersebut merupakan upaya untuk menjatuhkan Bahlil. Ia menilai ada pihak yang membidik Bahlil karena jabatannya yang strategis, baik sebagai Menteri ESDM maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Bahlil ini kan Ketua Umum yang seksi, dia ke Menteri ESDM, strategis. Kedua, dia Ketua Umum Partai Golkar, ya pastilah ada orang yang tidak suka sama dia, coba-coba. tapi kalau menurut saya, dia kerja dengan baik dia patuh terhadap Presiden Prabowo. Kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, dia laksanakan dengan baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, “Jadi nggak ada yang salah sama dia, cuma ya karena jabatan seksi ini aja dia dikerjain ada yang ngerjain. menurut saya sih ada yang ngerjain, orang eksternal maupun internal pasti ada aja, namanya politik.”
