Realita Bengkulu – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggandeng PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk mencegah kemacetan parah di Pelabuhan Tanjung Priok terulang kembali. Gubernur DKI Jakarta Pramono mengumumkan langkah ini pada Selasa, 31 Maret 2026, di Balai Kota Jakarta.
Pemprov DKI menyediakan lahan seluas lima hektare di Terminal Tanah Merdeka khusus untuk area parkir kontainer Pelindo. Lahan tersebut Pemprov gratiskan sepenuhnya demi menghindari kerugian ekonomi akibat kemacetan masif seperti tahun lalu.
Pramono menegaskan kerja sama ini merupakan respons cepat atas pengalaman buruk April 2025 silam. “Pemerintah DKI Jakarta memberikan ruang kepada Pelindo kurang lebih lima hektare di Terminal Tanah Merdeka untuk tempat parkirnya, supaya tidak seperti yang lalu,” ujar Pramono.
Latar Belakang Kerja Sama Pemprov DKI dengan Pelindo
Kerja sama ini lahir dari evaluasi mendalam terhadap kenaikan aktivitas pelabuhan yang tidak terkendali. Pada tahun lalu, lonjakan arus kontainer tidak Pelindo antisipasi dengan infrastruktur memadai.
Akibatnya, Pelabuhan Tanjung Priok mengalami krisis lahan parkir. Truk-truk kontainer menumpuk di jalanan sekitar pelabuhan, memicu kemacetan panjang hingga ke jalan-jalan protokol Jakarta Utara.
Pramono menjelaskan, biaya ekonomi akibat kemacetan tersebut jauh lebih tinggi dibanding nilai sewa lahan. “Untuk itu, kami juga menggratiskan (lahan parkir) kepada Pelindo, karena memang biaya kalau ada kemacetan, yang seperti tahun lalu itu, cost-nya terlalu tinggi sekali,” papar Gubernur.
Selain itu, kemacetan berkepanjangan juga berdampak pada sektor logistik nasional. Pengiriman barang terhambat, biaya transportasi membengkak, dan produktivitas pelabuhan menurun drastis.
Detail Lahan Parkir 5 Hektare di Terminal Tanah Merdeka
Lahan lima hektare yang Pemprov DKI sediakan mampu menampung hingga 200 unit kontainer. Kapasitas ini dirancang untuk mengakomodasi lonjakan aktivitas pelabuhan di masa mendatang.
Lokasi Terminal Tanah Merdeka sangat strategis karena berada tidak jauh dari area operasional Pelabuhan Tanjung Priok. Jarak tempuh yang dekat memungkinkan rotasi truk kontainer berjalan lebih efisien.
Menariknya, Pemprov DKI tidak membebankan biaya sewa sama sekali kepada Pelindo. Keputusan ini Pramono ambil setelah menghitung potensi kerugian ekonomi yang jauh lebih besar jika kemacetan terulang.
Dengan demikian, Pelindo bisa mengalokasikan anggaran untuk peningkatan manajemen operasional pelabuhan. Fokusnya adalah memastikan arus truk kontainer terkendali sesuai kapasitas optimal.
Kronologi Kemacetan Parah April 2025 di Tanjung Priok
April 2025 menjadi catatan kelam bagi manajemen Pelabuhan Tanjung Priok. Kemacetan masif melumpuhkan kawasan Jakarta Utara selama berhari-hari.
Penyebab utamanya adalah pemaksaan kapasitas muatan truk yang melampaui batas normal. Seharusnya, Pelabuhan Tanjung Priok hanya melayani 2.500 truk kontainer per hari.
Namun, Pelindo memaksakan operasional hingga 4.000 truk per hari. Bahkan, Pramono baru mengetahui dari Kepala Dinas Perhubungan DKI bahwa angka tersebut melonjak hingga 7.000 truk per hari.
“Sehingga mengalami kemacetan lalu lintas, dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan. Bukan lagi 4.000, tetapi menjadi 7.000 truk per hari,” ungkap Pramono.
Lonjakan ekstrem ini mencerminkan buruknya perencanaan operasional. Truk-truk kontainer terpaksa parkir sembarangan di bahu jalan, trotoar, bahkan hingga memblokir jalur utama.
Alhasil, kemacetan tidak hanya terjadi di kawasan pelabuhan. Jalur Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Yos Sudarso, dan beberapa ruas jalan arteri di Jakarta Utara ikut lumpuh total.
Kritik Keras Pramono terhadap Pengelola Pelabuhan
Gubernur Pramono tidak main-main dalam mengkritik kinerja manajemen Pelabuhan Tanjung Priok. Dia menyebut pemaksaan kapasitas hingga 7.000 truk per hari sebagai tindakan tidak profesional.
“Ini menunjukkan ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok,” tandas Pramono dengan tegas.
Kritik ini bukan tanpa dasar. Standar operasional prosedur (SOP) pelabuhan seharusnya melarang operasi melampaui kapasitas aman. Pelindo justru mengabaikan aturan tersebut demi mengejar target muatan.
Faktanya, keputusan tersebut berdampak buruk tidak hanya pada infrastruktur jalan, tetapi juga pada reputasi pelabuhan itu sendiri. Investor dan pelaku usaha logistik mulai mempertanyakan reliabilitas Tanjung Priok.
Oleh karena itu, Pramono langsung meminta Pelindo untuk memperbaiki manajemen operasional. Gubernur menuntut komitmen serius agar kejadian serupa tidak terulang di 2026.
Tidak hanya itu, Pramono juga meminta Pelindo meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI. Sistem early warning untuk lonjakan muatan harus Pelindo terapkan sejak dini.
Strategi Antisipasi Kemacetan Pelabuhan Tanjung Priok 2026
Kerja sama Pemprov DKI dengan Pelindo bukan sekadar penyediaan lahan parkir. Ada strategi komprehensif untuk memastikan operasional pelabuhan berjalan lancar tanpa mengganggu lalu lintas kota.
Pertama, Pelindo wajib menerapkan sistem booking slot waktu untuk truk kontainer. Sistem ini mengatur jadwal kedatangan truk sehingga tidak menumpuk di satu waktu.
Kedua, Pemprov DKI dan Pelindo akan membangun sistem monitoring real-time. Data jumlah truk yang masuk dan keluar pelabuhan harus transparan dan bisa Dinas Perhubungan akses kapan saja.
Ketiga, Pelindo berkomitmen tidak melampaui kapasitas optimal 2.500 truk per hari. Jika ada lonjakan permintaan, Pelindo harus berkoordinasi dengan Pemprov DKI minimal tiga hari sebelumnya.
Keempat, area parkir di Terminal Tanah Merdeka akan Pelindo lengkapi dengan fasilitas keamanan dan manajemen lahan yang baik. Operator parkir profesional akan mengelola rotasi kontainer agar efisien.
Terakhir, Pemprov DKI akan menambah personel pengawas lalu lintas di sekitar pelabuhan. Tim gabungan Dishub, Polisi, dan TNI AL akan memantau arus kendaraan setiap hari.
Pramono optimistis langkah-langkah ini mampu mencegah kekacauan seperti April 2025. “Kami tidak ingin kejadian tahun lalu terulang. Pelabuhan Tanjung Priok harus menjadi gerbang logistik yang efisien, bukan sumber kemacetan,” pungkas Gubernur.
Kerja sama ini juga Pemprov DKI harapkan dapat meningkatkan daya saing pelabuhan. Dengan manajemen yang baik, Tanjung Priok bisa menjadi pelabuhan hub yang andal di kawasan Asia Tenggara.
Pada akhirnya, keputusan menggratiskan lahan lima hektare menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan logistik. Investasi infrastruktur seperti ini jauh lebih murah dibanding kerugian ekonomi akibat kemacetan kronis. Kini, bola ada di tangan Pelindo untuk membuktikan komitmen menjaga pelabuhan tetap lancar sepanjang 2026.
