Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, meninjau langsung lokasi pengungsian warga terdampak banjir bandang di Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
Perpanjangan Masa Tanggap Darurat
Berdasarkan diskusi dengan pemerintah daerah setempat, Tito Karnavian menyatakan bahwa masa tanggap darurat di Aceh Utara berpeluang diperpanjang selama satu minggu ke depan. Perpanjangan ini diperlukan untuk memberikan ruang percepatan proses pengadaan barang dan jasa yang sedang berjalan.
“Ya tadi kami sudah diskusi, kemungkinan besar untuk yang di Aceh Utara, kalau dia mau memperpanjang satu minggu lagi, enggak apa-apa,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2025).
Mekanisme Pengadaan Nonkonvensional
Selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah diizinkan menggunakan mekanisme pengadaan nonkonvensional. Hal ini mencakup penunjukan langsung kepada penyedia jasa atau kontraktor untuk mempercepat penanganan kebutuhan mendesak, seperti perbaikan fasilitas umum, jalan, dan infrastruktur dasar lainnya.
“Kalau ada yang misalnya mau dia memperbaiki jalan, dia bisa tunjuk langsung di [masa] tanggap darurat. Tunjuk langsung, gunakan APBD-nya dia, langsung beresin, cepat, clear. Kecepatan nomor satu di sini,” tegas Tito.
Usulan Kebijakan Khusus
Tito mengingatkan bahwa setelah masa tanggap darurat berakhir, proses pengadaan akan kembali menggunakan mekanisme reguler melalui lelang terbuka yang bisa memakan waktu hingga tiga bulan. Oleh karena itu, ia mengusulkan penerbitan kebijakan khusus, seperti Instruksi Presiden (Inpres), yang memungkinkan mekanisme pengadaan luar biasa (extraordinary) pada masa transisi pascabencana.
“Saya usulkan semacam ada Inpres-lah gitu ya, untuk dalam masa [bencana], di tempat bencana ini. Proses apa namanya itu, pengadaannya dilakukan dengan mekanisme yang juga extraordinary. Jangan yang reguler. Kalau reguler, saya takut nanti lambat,” jelasnya.
Ia berharap kebijakan ini dapat mempercepat penanganan di lapangan dan mencegah tersendatnya bantuan bagi warga, mengingat kecepatan adalah kunci utama dalam penanganan bencana.
Kondisi Pemulihan di Aceh Utara
Secara umum, Tito menilai kondisi Aceh Utara mulai menunjukkan pemulihan di sejumlah sektor. Lalu lintas dan aktivitas ekonomi di kota seperti Lhoksukon dilaporkan berjalan lancar, begitu pula dengan sektor pendidikan. Meskipun masih ada tenda-tenda pengungsian, rumah sakit juga telah berfungsi dengan baik.
“Saya melihat untuk Aceh Utara, saya sudah berapa kali datang, saya lihat lalu lintas sudah normal ya. Kemudian di kota juga, Lhoksukon juga baik, ekonomi berjalan lancar, pendidikan berjalan, meskipun ada tenda-tenda masih. Rumah sakitnya juga sudah bagus. Cuma di daerah pedalaman yang perlu kita atensi,” paparnya.
Pelibatan Kementerian dan Lembaga
Penanganan dampak banjir bandang di Aceh Utara melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Pekerjaan yang membutuhkan anggaran besar ditangani oleh pemerintah pusat, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Danantara, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
