Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menerima audiensi Bupati Bungo Dedy Putra dan Bupati Merangin M. Syukur di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Jumat (23/1/2026). Pertemuan ini membahas potensi kedua kabupaten untuk bergabung dalam program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Program Strategis Nasional
Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa daerah akan kehilangan kesempatan berharga jika tidak segera mengambil bagian, mengingat besarnya perhatian Presiden terhadap program ini.
“Sekolah Rakyat ini harus diambil, rugi kalau tidak diambil program presiden ini. Presiden (menaruh) perhatian bener ini. Presiden itu pengen ngasih kemuliaan kepada orang-orang miskin ekstrem,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2026).
Jangkauan dan Kualitas Sekolah Rakyat
Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik di seluruh Indonesia, melayani hampir 16 ribu siswa dari berbagai latar belakang kemampuan, termasuk siswa berprestasi hingga mereka yang belum bisa membaca. Seluruh fasilitas dan kurikulum dirancang dengan standar kualitas unggulan.
“Bayangkan kalau (Sekolah Rakyat) ada di Merangin dan Bungo. Bangga kita Pak,” imbuhnya.
Integrasi Kesejahteraan Keluarga
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga terintegrasi dengan penguatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Program ini mencakup pemberdayaan orang tua dan bantuan perbaikan rumah.
“Anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan. Ada program pemberdayaan untuk orang tua-nya kemudian rumahnya dibantu,” jelas Gus Ipul.
Pembangunan Fisik dan Seleksi Siswa
Pembangunan Sekolah Rakyat permanen terus dipercepat, dengan pembangunan fisik telah dimulai di 104 titik di berbagai daerah.
“Sudah mulai dibangun, mulai digali tanahnya di 104 titik,” kata Gus Ipul.
Dalam proses penerimaan siswa, Gus Ipul menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk memastikan seleksi yang ketat dan bebas dari nepotisme.
“Yang menandatangani sebelum saya tetapkan sebagai peserta siswa Sekolah Rakyat itu adalah Bupati. Harus diteliti benar. Bahwa mereka layak sekolah di sini. Jangan ada titipan,” tegasnya.
Basis Data dan Keterlibatan Daerah
Siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses perekrutan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial, dinas pendidikan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Karena kuncinya DTSEN, saya mengajak Pak Bupati, mari kita jihad untuk memperbaiki data kita ini. Sekarang yang menentukan data adalah BPS, bukan kami. Kemensos ini hanya pemutakhiran bersama pemda,” ujar Gus Ipul.
Dukungan untuk Komunitas Adat
Sekolah Rakyat juga terbuka bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil, termasuk Suku Anak Dalam, dengan dukungan beasiswa penuh.
“Kita sekolahin aja kalau mau. Nanti beasiswanya dari kita,” jelasnya.
Kesiapan Lahan di Merangin
Bupati Merangin M. Syukur menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan dua alternatif lokasi seluas 7 dan 12 hektare. Lahan seluas 12 hektare dinilai lebih ideal karena berada di pinggir jalan, memenuhi kebutuhan minimal Sekolah Rakyat yang sekitar 8 hektare.
“Kebutuhannya kan 8 hektare. Ya mungkin kalau yang sisanya untuk kebutuhan masyarakat,” kata Syukur.
