Agam, Sumatera Barat – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meresmikan Hunian Sementara (Huntara) Kayu Pasak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mempercepat pemindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak pascabencana.
Solusi Sementara Pengungsi
Tito Karnavian mengapresiasi langkah cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didukung oleh TNI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam dalam menyelesaikan pembangunan huntara. Menurutnya, keberadaan huntara sangat penting sebagai solusi sementara untuk mengurangi jumlah pengungsi yang masih berada di tenda-tenda pengungsian.
“Karena huntara memang ditunggu, salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi. Pengungsi ini ada yang [rumahnya] rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Tito dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026), usai konferensi pers peresmian huntara di Kabupaten Agam.
Skema Bantuan Berdasarkan Tingkat Kerusakan
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga. Untuk rumah yang rusak ringan, warga akan menerima bantuan stimulan sebesar Rp 15 juta. Sementara itu, rumah yang rusak sedang akan mendapatkan bantuan Rp 30 juta. Bagi rumah yang rusak berat atau hilang, pemerintah akan menyiapkan hunian tetap (huntap).
Sambil menunggu pembangunan huntap selesai, warga dapat menempati huntara yang telah disediakan. Pilihan lain bagi pengungsi adalah tinggal di rumah keluarga atau menyewa rumah, dengan Dana Tunggu Hunian (DTH) yang akan diberikan oleh BNPB.
Validasi Data Kunci Percepatan Bantuan
Tito menjelaskan bahwa pendataan dan validasi korban bencana telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tiga provinsi yang terdampak bencana, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ia mendorong agar bantuan segera dicairkan setelah proses validasi rampung untuk mempercepat proses pemulihan.
“Jadi kalau sudah validasi segera dibayarkan (bantuan dananya), supaya (warga di) pengungsian jauh berkurang. Dan kemudian, di luar itu tadi Bapak Bupati Agam menyampaikan, nah ini yang saya kejar-kejar, saya sudah zoom meeting dengan seluruh kepala daerah. Kuncinya adalah data,” ucap Tito.
Bantuan Tambahan dan Revitalisasi Ekonomi
Selain bantuan perumahan, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyiapkan bantuan tambahan berupa uang perabot sebesar Rp 3 juta, stimulan ekonomi Rp 5 juta, serta bantuan lauk-pauk (jaminan hidup) sebesar Rp 15 ribu per orang per hari. Penentuan penerima bantuan tambahan ini diserahkan kepada bupati dan wali kota sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah masing-masing.
“(Tadi) ada yang mungkin rumahnya rusak ringan, tapi sawahnya habis. Maka ini diberikan uang stimulan 5 juta rupiah, sambil menunggu program revitalisasi sawah yang dilakukan oleh Menteri Pertanian,” jelas Tito.
Untuk memulihkan ekonomi pascabencana, pemerintah juga menjalankan program revitalisasi sawah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) di tiga provinsi terdampak. Masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi juga dapat diintegrasikan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkan bantuan sosial secara reguler.
Pentingnya Data Bertahap dari Daerah
Tito menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan data dari pemerintah daerah (Pemda) untuk kelancaran program-program tersebut. Ia meminta agar bupati dan wali kota tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, tetapi mengirimkan data secara bertahap kepada gubernur untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
“Nanti (data tersebut) kita akan sampaikan kepada Menteri Sosial. Menteri Sosial akan segera mengeksekusi anggaran tadi untuk perabotan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tito menegaskan akan mengumumkan daerah yang belum menyerahkan data hingga batas waktu yang ditentukan untuk mendorong akuntabilitas dan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat. “Karena ini butuh kecepatan, Pak Mensos juga menunggu data dari kita,” tandasnya.
Peresmian huntara di Agam turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Agam Benni Warlis.
