Realita Bengkulu – Pemerintah bersiap menggelontorkan langkah-langkah strategis untuk menjaga momentum ekonomi pascalebaran tahun 2026. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menjelaskan bahwa ada beberapa kebijakan fiskal yang bakal diaktifkan guna mendorong pemulihan ekonomi.
Langkah-langkah tersebut mencakup optimalisasi belanja negara, penggelontoran dana desa, serta pembiayaan infrastruktur. Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,87 triliun untuk program Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan mulai Mei 2026.
Optimalisasi Belanja Negara
Askolani menyebut, pemerintah akan terus mendongkrak belanja negara pascalebaran. Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.
Data Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja negara pada Januari-Februari 2026 telah mencapai Rp 357,8 triliun atau 16,9% dari target APBN. Jumlah ini naik 9,2% dibandingkan periode sama 2025 yang tercatat Rp 327,8 triliun.
Suntikan Dana Desa
Selain itu, pemerintah juga akan menggelontorkan dana desa sebesar Rp 72 triliun untuk tahun 2026. Jumlah ini naik 20% dibanding alokasi 2025 yang hanya Rp 60 triliun.
Askolani meyakini, suntikan dana desa ini bakal menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi di pedesaan pascalebaran. Dana ini dapat dimanfaatkan masyarakat desa untuk mengembangkan usaha produktif dan mendorong konsumsi lokal.
Pembiayaan Infrastruktur
Tak hanya itu, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis APBN dan APBD. Anggaran untuk infrastruktur pada APBN 2026 mencapai Rp 393,8 triliun atau 18,6% dari total belanja negara.
Dengan adanya percepatan pembangunan infrastruktur, Askolani berharap dapat mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Menariknya, kebijakan-kebijakan fiskal di atas diharapkan dapat menjaga laju ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut ditargetkan mencapai 5,2%.
