Realita Bengkulu – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan keputusan harga BBM bersubsidi 2026 sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini ia sampaikan setelah menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo pada Senin, 30 Maret 2026.
Bahlil menegaskan Presiden Prabowo akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat. “Saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insyaallah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.
Presiden Prabowo Pegang Kendali Penuh Kebijakan BBM Bersubsidi
Bahlil menjelaskan pemerintah sangat memahami pentingnya stabilitas harga bahan bakar minyak bagi kehidupan masyarakat. Presiden Prabowo akan memastikan setiap kebijakan energi tidak memberatkan rakyat.
Fokus utama pemerintah tetap pada perlindungan masyarakat melalui skema BBM subsidi. Kebijakan ini menjadi prioritas untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
Mekanisme Harga BBM Nonsubsidi Mengikuti Pasar Global
Berbeda dengan BBM subsidi, Bahlil menjelaskan mekanisme penentuan harga bahan bakar minyak nonsubsidi. Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi isu kenaikan BBM nonsubsidi sebesar 10 persen yang beredar di masyarakat.
Regulasi tersebut menetapkan dua formulasi harga BBM, yakni untuk sektor industri dan nonindustri. “Satu harga BBM industri dan satu nonindustri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar,” tutur Bahlil.
Perbedaan BBM Industri dan Nonindustri yang Perlu Masyarakat Pahami
Bahlil memberikan penjelasan detail mengenai perbedaan kategori BBM. BBM kategori industri umumnya merupakan bahan bakar dengan angka oktan tinggi seperti RON 95 dan RON 98.
Jenis bahan bakar ini biasanya kelompok masyarakat mampu serta sektor usaha gunakan. Oleh sebab itu, perubahan harga tidak menjadi beban negara karena tidak mendapat subsidi dari pemerintah.
“Bensin RON 95, 98, itu kan orang-orang yang mampu, lah. Seperti, mohon maaf, contoh Pak Rosan, Pak Seskab, masa pakai minyak subsidi ya, kan? Dan selama mereka mau, selama ada uang untuk bayar, monggo. Tugas negara menyiapkan yang membayar, tidak ada tanggungan negara sama sekali,” ungkap Bahlil dengan gaya khas yang tegas namun santai.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah membedakan perlakuan subsidi berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat. Masyarakat berpenghasilan tinggi yang menggunakan BBM premium tidak akan mendapat subsidi negara.
Pertamina Bantah Isu Kenaikan Harga BBM per 1 April 2026
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron memberikan klarifikasi penting terkait beredarnya isu kenaikan harga BBM. Ia menegaskan belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan harga BBM jenis Pertamax.
“Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” ujar Baron pada Senin, 30 Maret 2026. Pernyataan ini bertujuan meluruskan informasi yang beredar di media sosial.
Baron menjelaskan proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar di media sosial tidak dapat perusahaan pertanggungjawabkan. Ia meminta masyarakat mencari informasi harga BBM yang valid melalui saluran resmi Pertamina.
Selain itu, Baron menyampaikan dukungan Pertamina terhadap imbauan pemerintah untuk menggunakan energi secara bijak. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Masyarakat Lewat BBM Subsidi
Meski harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar, pemerintah tetap memastikan perlindungan bagi masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan BBM subsidi menjadi instrumen utama untuk menjaga daya beli rakyat.
Bahlil menekankan bahwa setiap keputusan terkait harga BBM bersubsidi akan Presiden Prabowo ambil dengan sangat hati-hati. Pertimbangan utamanya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
Pemerintah juga terus memantau perkembangan harga energi global untuk mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat domestik. Strategi ini bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, masyarakat dapat menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait kebijakan harga BBM bersubsidi 2026. Keputusan final akan mempertimbangkan berbagai aspek demi kepentingan masyarakat luas.
