Realita Bengkulu – Ahmad mendesak pihak berwenang membawa kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke peradilan umum, bukan peradilan militer. Pernyataan tegas ini Ahmad sampaikan dalam diskusi publik yang Indonesia Youth Congress (IYC) selenggarakan pada Senin, 30 Maret 2026.
Diskusi bertajuk ‘Supremasi Hukum dan Akuntabilitas Aparat: Mengusut Penyiraman Air Keras ke Aktivis Kontras, Reformasi Peradilan Sipil-Militer, Masa Depan HAM dan Demokrasi Indonesia’ ini menghadirkan sejumlah pembicara yang membahas urgensi akuntabilitas hukum dalam kasus menyerang aktivis Kontras tersebut.
Ahmad menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dalam negara demokrasi. “Tidak boleh ada yang kebal hukum. Kasus ini harus dibawa ke peradilan umum, bukan peradilan militer,” ujarnya dengan lantang.
Mengapa Kasus Air Keras Andrie Yunus Perlu Peradilan Umum?
Peradilan militer memiliki yurisdiksi terbatas dan cenderung melindungi anggota institusi militer. Oleh karena itu, Ahmad melihat pentingnya membawa kasus penyiraman air keras ini ke ranah peradilan umum yang lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, peradilan umum memastikan proses hukum berjalan sesuai standar hak asasi manusia internasional. Publik bisa mengawasi jalannya persidangan dengan lebih terbuka, sehingga meminimalisir potensi manipulasi atau pengaburan fakta.
Bahkan, pakar hukum pidana banyak yang mendukung pendapat Ahmad bahwa kasus ini tidak boleh diselesaikan melalui jalur militer. Transparansi dan keadilan menjadi kunci utama dalam penyelesaian kasus yang melibatkan pelanggaran HAM berat seperti ini.
Kategorisasi Sebagai Percobaan Pembunuhan Berencana
Ahmad menilai peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dapat masuk kategori percobaan pembunuhan berencana. Penilaian ini bukan semata pendapat pribadi, melainkan telah menjadi konsensus di kalangan pakar dan ahli hukum pidana.
“Dugaan pembunuhan berencana terhadap Andrie Yunus ini bukan saja pendapat saya, melainkan telah menjadi pendapat bagi kalangan pakar dan ahli hukum pidana,” tegas Ahmad dalam diskusi tersebut.
Nah, kategorisasi sebagai pembunuhan berencana memiliki konsekuensi hukum yang serius. Pelaku bisa menghadapi hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan jika kasus ini hanya dianggap sebagai penganiayaan biasa.
Lebih dari itu, penggunaan air keras sebagai senjata menunjukkan adanya niat jahat yang terencana. Pelaku tidak sekedar melakukan kekerasan impulsif, tetapi menyiapkan alat dan strategi untuk menyakiti korban secara permanen.
Pentingnya Mengusut Pelaku dan Dalang di Balik Kasus Ini
Ahmad menekankan bahwa aparat penegak hukum wajib mengusut tidak hanya pelaku lapangan yang langsung menyiramkan air keras. Pihak yang memberi perintah atau dalang di balik serangan tersebut juga harus penyidik bongkar dan proses secara hukum.
Akibatnya, investigasi menyeluruh menjadi krusial untuk mengungkap jaringan di balik penyerangan terhadap aktivis HAM ini. Jika hanya pelaku lapangan yang penegak hukum tangkap, maka aktor intelektual yang merencanakan serangan akan bebas berkeliaran dan berpotensi mengulangi aksi serupa.
Faktanya, banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang mandek karena aparat hanya menangkap eksekutor lapangan. Sementara itu, otak di balik operasi tetap aman dan tidak tersentuh hukum.
Dengan demikian, transparansi dalam proses penyidikan dan peradilan menjadi mutlak. Publik berhak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam merencanakan dan melaksanakan penyerangan terhadap Andrie Yunus.
Konteks Supremasi Hukum dan Akuntabilitas Aparat 2026
Diskusi yang IYC gelar ini membahas tema besar tentang supremasi hukum dan akuntabilitas aparat keamanan di Indonesia. Kasus Andrie Yunus menjadi contoh nyata bagaimana sistem peradilan perlu reformasi agar lebih adil dan transparan.
Meski begitu, reformasi peradilan sipil-militer masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Indonesia. Banyak kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan masih diselesaikan melalui peradilan militer yang tertutup.
Di sisi lain, tekanan internasional terhadap Indonesia untuk memperbaiki sistem peradilan HAM semakin menguat. Komunitas internasional mengamati bagaimana pemerintah menangani kasus-kasus sensitif seperti penyerangan terhadap aktivis dan pembela HAM.
Ternyata, penyelesaian kasus Andrie Yunus akan menjadi ujian bagi komitmen Indonesia terhadap supremasi hukum dan perlindungan HAM. Keputusan untuk membawa kasus ini ke peradilan umum atau militer akan menunjukkan seberapa serius pemerintah dalam menegakkan keadilan.
Dampak Bagi Masa Depan HAM dan Demokrasi Indonesia
Penanganan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus akan memberikan preseden penting bagi penegakan HAM di Indonesia ke depan. Ahmad dan para aktivis berharap kasus ini menjadi momentum perubahan sistem peradilan yang lebih adil.
Selanjutnya, jika aparat berhasil mengungkap seluruh jaringan di balik serangan ini, maka kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan meningkat. Sebaliknya, jika kasus ini mangkrak atau hanya pelaku lapangan yang penegak hukum proses, maka demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran serius.
Kemudian, aktivis dan pembela HAM lainnya juga mengamati perkembangan kasus ini dengan seksama. Mereka berharap pemerintah memberikan perlindungan yang memadai bagi para aktivis yang sering menjadi target intimidasi dan kekerasan.
Intinya, kasus Andrie Yunus bukan hanya soal satu individu yang menjadi korban kekerasan. Kasus ini merepresentasikan pertarungan antara supremasi hukum dengan impunitas, antara transparansi dengan ketertutupan, dan antara keadilan dengan keberpihakan kepada yang berkuasa.
Publik, pakar hukum, dan aktivis HAM akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka menuntut keadilan tidak hanya untuk Andrie Yunus, tetapi juga untuk masa depan demokrasi dan penegakan HAM yang lebih baik di Indonesia pada 2026 dan tahun-tahun mendatang.
Penyelesaian kasus ini melalui peradilan umum akan mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara demokrasi. Ahmad dan Indonesia Youth Congress telah menyuarakan tuntutan rakyat yang menginginkan keadilan dan akuntabilitas penuh dalam kasus penyerangan terhadap aktivis Kontras ini.
