Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dari pernikahan siri hingga mereka yang putus sekolah. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pendataan penerima manfaat masih terus dilakukan secara detail.
Pendataan Penerima Manfaat MBG
Dadan Hindayana mengungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi IX DPR RI, Jakarta, pada Selasa (20/1/2026), bahwa masih ada sejumlah calon penerima manfaat yang belum terdata. Ia menyoroti pentingnya menjangkau kelompok yang seringkali luput dari pendataan resmi.
“Bahwa banyak pesantren yang tidak terdata di Kementerian Agama dan itu adalah penerima manfaat,” ujar Dadan Hindayana.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan tantangan dalam mendata anak-anak balita yang berasal dari pernikahan dini atau pernikahan siri. Ketiadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kendala utama.
“Kemudian banyak anak-anak balita termasuk ibu hamil ibu menyusui yang belum terdata dalam sistem kenegaraan seperti misalnya anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri itu tak punya NIK,” terangnya.
Solusi Penjangkauan Anak Putus Sekolah dan Pernikahan Siri
Untuk mengatasi hal ini, BGN akan melakukan pendataan ulang hingga tingkat RT. Tujuannya adalah memastikan setiap anak, termasuk yang putus sekolah dalam rentang usia 0 hingga 18 tahun, mendapatkan haknya atas program MBG.
“Sehingga harus kita data ulang ke setiap RT-RT untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan makan bergizi, termasuk juga anak putus sekolah di usia antara 0 sampai 18 tahun,” sambungnya.
Dadan menambahkan bahwa penerima manfaat yang belum terjangkau akan dikoordinasikan dengan berbagai pemangku kepentingan. Bagi anak-anak yang putus sekolah, mereka akan diarahkan ke Sekolah Rakyat agar tetap dapat mengikuti program MBG.
“Jadi kalau mereka putus sekolah sebagian mereka akan masuk Sekolah Rakyat, sebagian yang belum masuk Sekolah Rakyat kita akan kumpulkan di satu tempat untuk mendapatkan program MBG,” jelasnya.
