JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali melakukan peninjauan ke Desa Lubuk Sidup, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Senin (26/1/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan progres pemulihan infrastruktur pascabencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar warga yang sebelumnya terdampak parah.
Perjalanan Pemulihan Desa Lubuk Sidup
Desa Lubuk Sidup sempat terisolasi total akibat bencana, dengan akses logistik terputus dan permukiman warga tertutup endapan lumpur tebal. AHY pertama kali mengunjungi desa ini pada 10 Desember 2025, saat kondisi masih sangat memprihatinkan. Jalur transportasi tidak dapat dilalui, distribusi logistik terhenti, dan warga kesulitan memperoleh air bersih serta kebutuhan dasar lainnya.
“Pada masa awal pascabencana, sebelum alat berat dikerahkan, satu desa ini praktis terputus jalur logistiknya. Dampaknya sangat besar, termasuk endapan lumpur yang menutup akses dan permukiman warga,” ujar AHY dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/1/2026).
Koordinasi Lintas Sektor dan Dukungan Swasta
Melihat langsung tingkat kerusakan, AHY menginisiasi langkah koordinasi lintas sektor melalui Kemenko Infrastruktur. Koordinasi ini melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah mempercepat penanganan darurat serta pemulihan infrastruktur dasar.
Kemenko Infrastruktur juga menggalang dukungan dari sektor swasta untuk membantu percepatan proses pemulihan. Upaya ini secara bertahap membuahkan hasil, dengan akses logistik yang mulai kembali terbuka dan bantuan air bersih yang mengalir kepada warga. Warga Desa Lubuk Sidup kini juga mulai terhubung kembali dengan wilayah sekitar untuk kebutuhan logistik, layanan dasar, serta aktivitas sosial dan ekonomi.
Proses pembukaan akses, pembersihan lumpur, dan pemulihan infrastruktur dasar dilakukan secara gotong royong dengan dukungan Brigif, Kodim, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat setempat.
Perbaikan Signifikan dan Pembangunan Jangka Menengah
Dalam kunjungan terkininya, AHY menegaskan bahwa kondisi Desa Lubuk Sidup telah menunjukkan perbaikan signifikan. “Hari ini kita melihat kondisinya sudah jauh lebih baik. Akses sudah terbuka, warga kembali terhubung dengan logistik, dan kebutuhan air bersih sudah dapat dipenuhi,” kata AHY.
Selain memastikan akses dasar, AHY juga meninjau progres pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk pembangunan jembatan perintis sepanjang 250 meter yang masih dalam pengerjaan. Jembatan ini menjadi penghubung vital bagi mobilitas warga dan distribusi logistik, sembari menunggu pembangunan jembatan permanen pada tahap selanjutnya.
Hunian Sementara dan Pemulihan Kehidupan Sosial-Ekonomi
AHY juga meninjau rencana pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak. Pemerintah menyiapkan 163 unit rumah hunian sementara yang akan dibangun untuk seluruh warga Desa Lubuk Sidup. Prototipe rumah hunian telah tersedia, lahan pembangunan telah disiapkan, dan dukungan dari berbagai pihak telah terhimpun.
“Hunian sementara ini sangat penting agar warga bisa tinggal dengan lebih aman dan layak, sambil menunggu proses pemulihan dan pembangunan jangka menengah berjalan,” tutur AHY.
AHY menegaskan bahwa proses pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah akan terus mengawal pembangunan hunian, akses jalan, jembatan, air bersih, serta fasilitas sosial dan keagamaan agar warga dapat kembali beraktivitas secara normal.
“Kita ingin memastikan masyarakat bisa bangkit, menjalani kehidupan dengan lebih baik, dan kembali produktif. Ini adalah bagian dari komitmen negara untuk hadir di saat masyarakat membutuhkan,” tutup AHY.
Dalam kunjungan kerja tersebut, AHY didampingi Bupati Aceh Tamiang beserta jajaran, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal, Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina, Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra, Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Irjen Pol Arif Rachman, serta Brigjen Rio Neswan.
